Dimulai Tahun 2025, Pemerintah Anggarkan Program Makan Siang Gratis Rp 15 Ribu per Anak

"Desa akan diandalkan sebagai basis produksi komoditi dan bahan pangan yang dibutuhkan untuk menyediakan makan siang dan minum susu gratis. Diperkirakan sekitar 10 ribu desa dari total 74.961 desa bisa dilibatkan memproduksi padi untuk memenuhi kebutuhan program ini," katanya.

Lebih lanjut, Budiman mengatakan nantinya ada 20 ribu desa bisa membangun peternakan ayam pedaging dan petelur, penggemukan sapi serta usaha sapi perah.

Selain itu, ada 2 ribu desa nelayan yang dapat diandalkan untuk penyediaan ikan segar, serta ribuan desa lainnya dilibatkan dalam pemenuhan kebutuhan sayur mayur, buah‐buahan hingga bumbu masak untuk penyediaan makan siang gratis.

Di sisi lain, BUMDES atau Badan Usaha Milik Desa, UMKM dan koperasi akan dikonsolidasikan untuk menyusun rantai pasok khusus penyediaan kebutuhan bahan pangan program ini.

Sementara itu, industri besar pangan nasional bisa berperan untuk mendorong peningkatan kualitas, produktivitas, serta penerapan teknologi pertanian sehingga production spillover yang dihasilkan dapat dinikmati oleh industri pangan tersebut secara efektif dan efisien.

Dengan pendekatan ini, Budiman memperkirakan nantinya akan terjadi penghematan hingga 40‐50 persen dari kebutuhan pembiayaan program dari sumber APBN jika hanya melakukan pembelanjaan hilir.

"Sehingga alokasi APBN yang dibutuhkan pada tahun pertama pelaksanaan program ini diperkirakan sekitar Rp50‐60 triliun saja. Angka kebutuhan APBN sebesar itu tentu dapat dialokasikan oleh Pemerintahan Prabowo‐Gibran dengan relatif mudah melalui efisiensi anggaran dan peningkatan penerimaan negara," pungkasnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com

Baca berita lainnya di: Google News.

Berita terbaru Tribun Manado: klik di sini.