Mata Lokal Memilih
Kata Ganjar-Mahfud Soal Baliho Mereka Dicabut, Penuh Tanda Tanya
Respons Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD soal baliho mereka dicabut. Bertanya-tanya kenapa dicopot.
TRIBUNMANADO.CO.ID - Bakal calon presiden (capres) dan bakal calon wakil presiden (cawapres), Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, memberikan tanggapal mengenai baliho mereka yang diturunkan ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkunjung ke Bali.
Diketahui, Baliho Ganjar-Mahfud dicopot ketika Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke Pasar Bulan Batubulan, Selasa (31/10/2023).
Ganjar pun bertanya-tanya dengan pencopotan baliho mereka tersebut.
“Saya lagi coba bertanya-tanya kenapa dicopot,” ungkap Ganjar dikutip dari TribunBali.com.
Hal ini disampaikannya selepas menghadiri Mukernas ke-V Persada di Prama Beach Hotel, Bali pada Rabu (1/11/2023) siang.
“Kalau memang ada yang melanggar silakan dicopot. Kalau tidak ada yang melanggar, sebaiknya tidak perlu berlebihan,” ujar Ganjar Pranowo.
Mantan Gubernur Jawa Tengah itu berpendapat, apabila memang baliho itu melanggar aturan, maka dia mempersilakan untuk dicopot.
Tapi jika baliho itu dipasang tanpa melanggar aturan, Ganjar meminta supaya segenap pihak tak perlu berlebihan menindaklanjuti baliho tersebut.
“Kalau memang ada yang melanggar silahkan dicopot. Kalau tidak ada yang melanggar, sebaiknya tidak perlu berlebihan,” tuturnya.
Sementara itu, Mahfud MD cenderung tak banyak memberikan komentar perihal pencopotan baliho tersebut.
Ketika ditanya wartawan, Mahfud hanya menggelengkan kepalanya sambil bertolak pinggang lalu menyatakan bahwa hal tersebut tidak penting.
"Enggak penting," kata Mahfud secara singkat di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Jakarta, Rabu (1/11/2023), dikutip dari Kompas.com.
Pria yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu tidak memberikan komentar lebih lanjut.
Mahfud MD kemudian masuk ke dalam mobil untuk meninggalkan Kantor Kemenko Polhukam.
Baliho Kembali Dipasang
MK Registrasi 11 Perkara Sengketa Pilkada dari Sulut, Baso Affandi: Hormati Proses Hukum |
![]() |
---|
Ajukan PHPU Pilkada Sulut ke MK, E2L-HJP Pilih Denny Indrayana Jadi Kuasa Hukum |
![]() |
---|
Menakar Ambang Batas Pertarungan Pilkada Sulut di Mahkamah Konstitusi, Catatan Pengamat Hukum |
![]() |
---|
KPU Tomohon Gelar Bimtek dan Simulasi Aplikasi Sirekap untuk PPK dan PPS Pilkada 2024 |
![]() |
---|
Bawaslu Mitra Sulawesi Utara Minta Media Awasi Tahapan Pilkada, Ini Alasannya |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.