Mata Lokal Memilih
Jawaban Gibran Rakabuming Raka Soal Resiko Sanksi PDIP Lantaran Jadi Cawapres Prabowo Subianto
Gibran Rakabuming Raka sudah mempersiapkan segala risiko yang bakal dia terima buntut menerima pinangan sebagai bakal Cawapres dari Partai Golkak
TRIBUNMANADO.CO.ID - Meski sudah dideklarasikan oleh Partai Golkar sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres), namun Gibran Rakabuming Raka masih tercatat sebagai kader PDIP.
Ternyata ia sudah mempersiapkan diri untuk segala resiko dan konsekuensinya.
Sebab untuk memuluskan rencana tersebut, sebagai kader yang baik Gibran Rakabuming Raka harus mengantongi izin dari PDIP.
Baca juga: Ini Alasan Golkar Sulawesi Utara Dukung Duet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka
Jika itu tak ada, jalan terakhir jelas harus keluar dari PDIP.
Itu adalah konsekuensi terburuk jika ingin menjadi Cawapres Prabowo Subianto.
Namun sekelar Gibran Rakabuming Raka parti banyak partai yang mau menerimanya.
Namun terlihat Gibran Rakabuming Raka masih sangat menghormati PDIP.
Baca juga: Prabowo Subianto Deklarasi Cawapres Besok di Jakarta, Gibran Rakabuming Raka Diundang
Gibran Rakabuming Raka sudah mempersiapkan segala risiko yang bakal dia terima buntut menerima pinangan sebagai bakal calon wakil presiden dari Partai Golkar.
Gibran mengaku siap menjadi calon wakil presiden dan akan menjalin komunikasi dengan Prabowo Subianto
Bahkan, Gibran mengaku siap mendapatkan sanksi dari PDI Perjuangan
"Siap, ya."
"Makasih, ya," kata Gibran di Tugu Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (21/10/2023).
Baca juga: Harta Kekayaan Gibran Rakabuming Raka Alami Kenaikan, Berikut Jumlah Aset Dilaporkan Anak Jokowi
Meski demikian, hingga saat ini, belum ada kepastian soal status Gibran Rakabuming Raka sebagai kader partai berlambang banteng moncong putih itu.
setelah didukung resmi Partai Golkar menjadi cawapres Prabowo Subianto, Gibran pun gerak cepat.
Selama keberadaannya di Jakarta, Gibran sudah menemui ketua umum PAN Zulkifli Hasan.
MK Registrasi 11 Perkara Sengketa Pilkada dari Sulut, Baso Affandi: Hormati Proses Hukum |
![]() |
---|
Ajukan PHPU Pilkada Sulut ke MK, E2L-HJP Pilih Denny Indrayana Jadi Kuasa Hukum |
![]() |
---|
Menakar Ambang Batas Pertarungan Pilkada Sulut di Mahkamah Konstitusi, Catatan Pengamat Hukum |
![]() |
---|
KPU Tomohon Gelar Bimtek dan Simulasi Aplikasi Sirekap untuk PPK dan PPS Pilkada 2024 |
![]() |
---|
Bawaslu Mitra Sulawesi Utara Minta Media Awasi Tahapan Pilkada, Ini Alasannya |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.