Breaking News
Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Sulawesi Utara

Berikut 8 Kebijakan Umum Pemprov Sulawesi Utara 2024, Dijabarkan Olly Dondokambey

Olly Dondokambey menyebut KUA PPAS mengacu pada RKP 2024 yang terjabarkan dalam delapan arah kebijakan. 

Penulis: Tim Tribun Manado | Editor: Alpen Martinus
Tribunmanado.co.id/Arthur Rompis
Rapat Paripurna DPRD Sulawesi Utara tentang Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2022 serta Penyampaian/Penjelasan terhadap KUA dan PPAS APBD Sulut Tahun 2024, Selasa (18/7/2023). 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mulai menyusun program kerja tahun depan.

ada beberapa hal yang menjadi target untuk dicapai.

Namun kebanyakan mirip dengan yang ditargetkan 2023.

Baca juga: DPRD Sulut Paripurnakan Ranperda APBD 2022 dan Penyertaan Modal PT Jamkrida Sulut

Rapat Paripurna DPRD Sulawesi Utara tentang Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2022 serta Penyampaian/Penjelasan terhadap KUA dan PPAS APBD Sulut Tahun 2024, Selasa (18/7/2023).
Rapat Paripurna DPRD Sulawesi Utara tentang Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2022 serta Penyampaian/Penjelasan terhadap KUA dan PPAS APBD Sulut Tahun 2024, Selasa (18/7/2023). (Tribunmanado.co.id/Arthur Rompis)

Sebab masih perlu dilakukan tindaklanjut, atau belum tuntas persoalannya.

Beberapa program kerja yang menjadi fokus pada APBD 2024 di antaranya soal penghapusan kemiskinan, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan serta pembangunan infrastruktur. 

Rancangannya dibacakan oleh KUA PPAS.

Termasuk pelaksanaan Pemilu 2024 juga menjadi perhatian khsusus.

Baca juga: DPRD Minahasa Gelar Rapat Paripurna Tingkat I Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2022

Ini terbaca dari penjelasan KUA PPAS yang disampaikan Gubernur Sulut, Olly Dondokambey, Selasa (19/7/2023) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulut.

Olly Dondokambey menyebut KUA PPAS mengacu pada RKP 2024 yang terjabarkan dalam delapan arah kebijakan. 

"Pertama pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kesehatan dan pendidikan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dan penguatan daya saing usaha, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, percepatan pembangunan infrastuktur dasar dan percepatan pembangunan IKN," katanya. 

Baca juga: Tiga Fraksi di DPRD Sitaro Sepakat Menerima Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022

Selain kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, sebagian dana APBD 2022 akan dialokasikan untuk Pilkada 2024.

Menurut Olly Dondokambey, sudah tanggung jawab pemerintah untuk mendukung Pilkada 2024 lewat penyediaan anggaran.

Penyusunan KUA PPAS pun sudah mempertimbangkan banyak aspek.

"Salah satunya perkembangan ekonomi dunia yang dilanda resesi serta krisis energi Eropa," katanya. 

Olly Dondokambey optimis Sulut bisa mencapai target pertumbuhan pada 2024 seperti pada tahun 2022 ketika inflasi terkendali serta pertumbuhan ekonomi Sulut cukup tinggi. 

Ia membeberkan target ekonomi makro Sulut. 

"Untuk pertumbuhan ekonomi 5 hingga 5,5 persen, inflasi terkendali 3 plus 1 persen, kemiskinan 6,2-7 persen, pengangguran 6,1-6.4 persen, dan IPM 74,5 persen," tutup Olly Dondokambey.(*)

Sumber: Tribun Manado
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved