Pj Gubernur Gorontalo Larang Wisuda Siswa TK Hingga SMA Sederajat, Berikut Sanksi Jika Melanggar

TRIBUNMANADO.CO.ID - Prosesi wisuda siswa SD hingga SMA layaknya mahasiswa kini tengah menjamur di Indonesia.

banyak orang tua yang mengeluhkan hal tersebut, pasanya membutuhkan anggaran yang tak sedikit.

Bagi orang kaya itu biasa saja, namun menjadi beban berat bagi yang berekonomi menengah ke bawah.

Baca juga: Potret Akrab Zaskia Gotik dan Mantan Istri Suami Hadiri Wisuda Anak, Dipuji Netizen

hal tersebut juga sudah banyak terjadi di Gorontalo, bahkan sudah mendapat perhatian dari pemerintah.

Pj Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya pun langsung mengambil tindakan.

Ia mengeluarkan larangan pelaksanaan wisuda siswa level SMA, SMK, hingga SLB. 

Tak hanya berupa larangan, ia rupanya juga sudah menyiapkan sanksi bagi yang melanggar.

Baca juga: Tren Wisuda TK hingga SMA, Pengamat Pendidikan Angkat Suara, Singgung Soal Memberatkan Orang Tua

Jika sekolah terlanjur menjadwalkan wisuda siswa tersebut, ia meminta agar segera dibatalkan. “Saya minta dibatalkan saja,” tegas Ismail Pakaya. 

Ia tak peduli meski wisuda siswa itu sudah disepakati dengan badan komite sekolah. Bahkan, Ismail meminta agar uang yang terlanjur dikumpulkan dari orang tua, harus dikembalikan. 

"Khusus untuk SMA, SMK, SLB yang masih melakukan wisuda, mohon maaf kepala sekolahnya akan saya beri sanksi,” tegas Ismail, Selasa (20/6/2023). 

Ismail mengatakan, pada saat rapat komite sekolah untuk pengambilan keputusan pelaksanaan wisuda, banyak orang tua yang hanya diam. 

Baca juga: Kronologi Bus Rombongan Santri Terlibat Kecelakaan Saat Hendak Mengikuti Wisuda Akbar, 1 Orang Tewas

Mereka baru mengeluh setelah pulang ke rumah, karena merasa malu menyampaikan tidak mampu membayar sumbangan pada rapat komite.

“Pada rapat komite banyak orang tua yang diam, dan mereka itulah yang tidak setuju. Saya yakin para kepala sekolah tahu kondisi itu, cuma kita saja yang pura-pura tidak tahu,” ujarnya.

Staf Ahli Bidang Sosial, Politik dan Kebijakan Publik Kemenaker RI itu mengatakan, ia banyak menerima pesan dari orang tua siswa yang merasa keberatan dengan pelaksanaan wisuda di sekolah. 

Karena itu, Penjagub Ismail meminta para kepala sekolah secara terbuka melarang pengumpulan dana untuk pelaksanaan wisuda kelulusan.

“Kita ini baru selesai pandemi COVID-19 yang mengakibatkan kesulitan ekonomi. Jadi jangan ada tambahan beban yang memberatkan orang tua,” tutup Pj Ismail.

Terkait polemik wisuda siswa itu, ditanggapi Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo saat ditemui di Festival Pesona Danau Limboto (FPDL) 2023. 

Menurut Nelson, acara wisuda harus disesuaikan kesepakatan orang tua murid.

"Pertama, saya serahkan kesepakatan orang tua ya. Kalau orangtua senang, silakan. Tapi jangan memaksa soal wisuda itu," kata Nelson Pomalingo kepada TribunGorontalo.com, seusai menutup agenda lomba perahu dayung FPDL 2023, Selasa (20/6/2023) sore.

Kalaupun harus dibuat acara penamatan murid TK, acara dibuat secara sederhana sehingga tidak membebani orangtua.

"Yang paling penting kan silaturahminya. Yang kedua, pengumuman mereka (murid) sudah selesai," jelas bupati.

Keluhan Orang Tua

Mei (28) warga Kecamatan Hulonthalangi Kabupaten Gorontalo mengaku biaya wisuda berkisar Rp 400 ribu.

Harga setinggi itu kata warga sudah bisa menebus 30-an kilogram (kg) beras. Di tengah kesulitan ekonomi saat ini, tentu harga itu tidaklah murah. 

"Banyak tidak setuju itu cuma karena biaya salah satunya," tutur Mei saat dihubungi TribunGorontalo.com melalui WhatsApp, Selasa (20/6/2023) sore.

Menurutnya, baju seragam TK saja sudah mencapai Rp 1,3 juta. Ditambah SPP Rp 120 ribu.

Walaupun Mei mengaku bisa membiayai perlengkapan wisuda anaknya, ia termasuk pihak yang menolak karena tidak semua orangtua di sekolah tersebut mampu.

"Kasihan yang tidak mampu dalam finansial harus menyesuaikan dengan murid lain, toh," ujarnya.

Pada kesempatan lain, Opin warga Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo mengungkapkan, dirinya menolak wisuda karena tidak sesuai peruntukannya.

"Wisuda itu kan untuk perguruan tinggi. Untuk apa anak-anak TK atau SD ini diwisuda," jelas Opin.(*)

Artikel ini telah tayang di Tribungorontalo.com