Masuk Bacaleg Partai Golkar, Anggota DPRD Kepulauan Sitaro Ronald Takarendehang Menanti PAW

TRIBUNMANADO.CO.ID, SITARO - Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) dari Partai Nasdem, Ronald Takarendehang tengah menanti proses Pergantian Antar Waktu atau PAW.

Salah satu pengusaha jual beli pala asal Siau, Sitaro, Sulawesi Utara, itu diganti karena saat ini namanya masuk dalam daftar Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) Partai Golkar Sitaro.

Tak hanya itu, pria yang kini menjabat sebagai Ketua Bappilu DPD II Partai Golkar Sitaro itu digadang-gadang bakal menggantikan posisi Piet Hein Kuera sebagai Ketua DPD II Partai Golkar.

Saat dikonfirmasi tribunmanado.co.id, Ronald Takarendehang tak menampik kabar terkait namanya yang masuk daftar Bacaleg Golkar maupun proses PAW terhadap dirinya yang kini sedang berproses.

"Iya benar, PAW-nya sementara berproses," kata Ronald Takarendehang ketika dihubungi lewat sambungan telepon, Senin (19/6/2023).

Menurutnya, PAW merupakan salah satu bagian dari konsekuensi yang harus dia terima atas keputusannya pindah partai dan masuk bacaleg dari Partai Golkar.

"Sejak awal hal ini (PAW) sudah kami perhitungkan. Dan inilah konsekuensi dari sebuah keputusan yang saya ambil. Saya sudah siap," tegasnya.

Sekretaris Partai Nasdem Sitaro, Harto Narasiang, turut membenarkan adanya proses PAW atas nama Ronald Takarendehang yang kini sedang bergulir.

Harto Narasiang bilang, beberapa waktu lalu pihaknya telah mengajukan dokumen tambahan dari Partai Nasdem yang diminta guna pengurusan PAW dimaksud.

"Kemungkinan pelantikannya akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Prosesnya tinggal menunggu SK Gubernur," ungkap Harto Narasiang.

Baca juga: Duo Lumentut Adu Kuat di Pileg DPR RI Dapil Sulawesi Utara, Keduanya Pernah Jabat Ketua Parpol

Baca juga: Berikut Visi Anies Baswedan Capres Nasdem Untuk Dunia Internasional, Sudah Berlangsung Lama

Terpisah, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Sitaro, Theo Umbas, tak menampik adanya proses PAW yang sedang bergulir di pemerintah provinsi.

Dia bilang, surat dari pemerintah daerah telah diajukan ke Pemprov Sulut untuk kepentingan penerbitan Surat Keputusan Gubernur Sulut.