KPK ke Boltim Pekan Lalu, Soroti Banyaknya Pejabat Eksekutif dan Legislatif yang Tak Lapor LHKPN

TRIBUNMANADO.CO.ID, BOLTIM - KPK RI melakukan Monitoring Center for Prevention (MCP) untuk wilayah Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara.

Mereka menyelenggarakan Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Boltim pada tanggal 26 Mei 2023.

Bupati Bolaang Mongondow Timur, Sam Sachrul Mamonto, membenarkan hal tersebut. 

"Iya, KPK datang ke Boltim, sosialisas dan supervisi," ucap Sachrul Mamonto. 

Hasil rapat koordinasi tersebut diunggah di akun Facebook KPK RI pada 29 Mei 2023. 

Berdasarkan unggahan tersebut, KPK memberi perhatian khusus dan pendampingan karena turunnya capaian nilai tata kelola Boltim.

MCP Boltim masih memiliki capaian yang rendah, yaitu 69.71 atau di bawah nilai capaian rata rata nasional.

Faktor lain yang menjadi pertimbangan KPK untuk memberikan pendampingan khusus adalah turunnya capaian Survei Penilaian Integritas di tahun 2022, yaitu 71,09 dari sebelumnya 78,72 di tahun 2021.

Dalam unggahan tersebut, KPK menyoroti beberapa hal di Boltim.

Di antaranya proyek infrastruktur yang belum selesai 100 persen sampai akhir tahun 2022 sehingga ada pemberian kesempatan perpanjangan waktu pelaksanaan, maupun proyek proyek strategis di tahun 2023 terkait proses perencanaan, pengadaan, serta rencana pemanfaatannya.

Baca juga: Update Transfer Pemain: Arsenal Tendang Pemain tak Masuk Skema, AC Milan Dekati Bintang Asal Jepang

Baca juga: Surat Undangan Gubernur Bali Berdasarkan Arahan Megawati Viral, Netizen Singgung Kedudukan Jokowi

Berdasarkan pantauan KPK hingga 23 Mei 2023, baru 14 paket pengadaan dilakukan proses tender dengan nilai total pekerjaan Rp 43,79 miliar dari 46 paket pengadaan sesuai Rencana Umum Pengadaan (RUP) senilai Rp 66,79 miliar. 

Sejumlah pekerjaan di antaranya membutuhkan waktu hingga 180 hari (sekitar 6 bulan), yang artinya dilakukan hingga akhir tahun anggaran 2023.

KPK mengingatkan pengadaan yang menggunakan anggaran DAK Fisik senilai Rp 46.688.982.000 di tahun 2023.

Pengadaan harus dilakukan secara benar sesuai prinsip pengadaan dan menghasilkan output berkualitas secara tepat waktu serta dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

KPK juga mencatat Boltim masih memiliki 58 jabatan yang saat ini masih diemban pelaksana tugas (plt), mulai dari jabatan eselon IV sampai pimpinan tinggi.