Imba Tak Kunjung Hadir di Sidang Kasus Korupsi PT Air Manado, Ini Komentar Alfian Ratu

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Nama Mantan Wali Kota Manado, Jimmy Rimba Rogi, terus berkumandang dalam sidang kasus korupsi PT Air Manado. 

Politisi yang dikenal dengan sebutan Imba ini disebut-sebut sebagai orang yang ikut menandatangani perjanjian kerja sama antara PDAM Manado dan WMD Belanda. 

Baru-baru ini hakim dalam sidang dugaan korupsi PT Air Manado, yakni Agus Darmanto meminta agar Imba segera dihadirkan. 

Tetapi, jaksa penuntut umum (JPU) kemudian membawa surat sakit dari Imba ke hadapan ketua majelis hakim. 

Dalam surat tersebut, Imba dikatakan sakit vertigo. 

Menanggapi surat sakit ini, kuasa hukum dari terdakwa Jan Wawo, yakni Alfian Ratu meminta agar JPU membawa riwayat dari penyakit yang diderita Imba. 

Menurutnya, kasus PT Air Manado ini merupakan kasus korupsi, yang pembuktiannya sangat penting. 

"Makanya riwayat kesehatannya harus dibawa juga. Jangan setiap jadwal sidang selalu ada surat sakit," ungkapnya, Selasa (23/5/2023) via telepon. 

Ia mengatakan alasan sakit yang diungkapkan oleh Imba ketika dimintai hadir sebagai saksi di persidangan terkesan menghindar. 

Bahkan, Alfian Ratu menduga ada upaya untuk menghalangi penyelidikan. 

"Saudara Imba adalah saksi penting dalam kasus ini. Makanya kami bersikeras untuk dihadirkan, jangan sampai ada upaya menghalangi penyelidikan," ungkapnya. 

Sebelumnya diketahui, dugaan korupsi dalam pembentukan PT Air Manado, korporasi kongsi antara Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Manado dan sebuah perusahaan Belanda, yang melibatkan empat tersangka ditangani oleh Kejati Sulut.

Namun, pihak perusahaan Belanda menyebut kasus korupsi itu mengada-ada dan berharap keempat tersangka dibebaskan.

Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negari (Kejari) Manado, Hijran Safar, melalui keterangan tertulis menyatakan, pihaknya telah menerima keempat tersangka dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Kejati Sulut). 

Mereka ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II A Manado. 

Keempat tersangka itu adalah Hanny Roring (70), mantan Direktur Utama PDAM Kota Manado tahun 2005-2006; Ferro Taroreh (64), mantan Ketua DPRD Kota Manado 2005-2009; Jan Wawo (63) yang dahulu tergabung dalam Badan Pengawas PDAM Manado 2005-2006; dan Joko Suroso selaku pihak dari perusahaan Belanda. 

Keempatnya diduga merugikan negara sebesar 936.000 euro dan Rp 55,96 miliar.

Dugaan korupsi yang dilakukan Hanny, Ferro, Yan, serta Joko ini bermula antara tahun 2005 dan 2007. 

Saat itu, Pemkot Manado sedang menjajaki pembuatan perusahaan patungan antara PDAM Manado dan NV Waterleiding Maatschapij Drenthe (WMD) dari Belanda.

Akhirnya, terbentuklah PT Air Manado dengan konsesi pengelolaan air bersih selama 30 tahun yang diberikan Pemkot Manado dengan Surat Keputusan Wali Kota Nomor 79 Tahun 2006. 

Baca juga: Ini Cerita di Balik Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat Bupati Bolmong dan Sangihe Sulawesi Utara

Baca juga: Inara Rusli Balas Gugat Cerai Virgoun, Ini yang Dituntut

PT Air Manado mulai beroperasi pada 1 Januari 2007.

PDAM Manado memegang 49 persen saham perusahaan patungan itu, sementara BV Tirta Sulawesi (BVTS), anak perusahaan WMD, memegang 51 persen saham. 

Namun, perjanjian yang ditandatangani para tersangka ini justru berujung pada dugaan korupsi, sebagaimana dikatakan Kepala Kejati Sulut Edy Birton.

”Perjanjian kerja sama antara Pemkot Manado dan PDAM Manado dengan NV WMD dalam pengelolaan air bersih di Kota Manado tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Edy. 

"Akibatnya, seluruh aset milik PDAM Manado yang dibiayai APBD, APBN, serta hibah pemerintah pusat, dan Bank Dunia beralih ke pihak swasta, dalam hal ini PT Air Manado, sehingga menimbulkan kerugian negara,” tambah dia. 

Di lain pihak, Komisaris PT Air Manado yang mewakili WMD, Joko Suroso yang ikut jadi tersangka berharap pelimpahan penanganan kasus ini kepada Kejari Manado dapat berujung pada pembebasan ketiga tersangka. 

”Kami memang tidak dapat mencampuri proses hukum, tetapi kami harap Kejari bisa melihat secara obyektif, apakah ada korupsi di sana, dan kami harap ketiganya dibebaskan,” katanya waktu itu. 

Selama kerja sama berlangsung pada 2007-2021, kata Joko, Pemkot dan PDAM Manado sama sekali tidak mengeluarkan uang. 

Bahkan, WMD justru meminjamkan Rp 136 miliar kepada PDAM Manado untuk dijadikan modal patungan pembentukan PT Air Manado, ditambah lagi Rp 26,36 miliar untuk biaya operasional.

Dari kerja sama itu, Joko menyebut Pemkot Manado mendapatkan pemasukan sekitar Rp 10 miliar. 

Namun, kerja sama harus dihentikan pada 2017 karena perubahan kebijakan di sisi WMD. 

Pemkot Manado dan PDAM pun diminta mengembalikan Rp 162 miliar yang dipinjam. 

Keberatan dari sisi pemkot akhirnya berujung pada pemangkasan utang menjadi Rp 54 miliar saja.

Namun, penghentian kerja sama justru berujung pada dugaan korupsi. 

”Pemkot, PDAM, pemprov, dan pemerintah pusat tidak keluar uang apa pun untuk pengembangan air minum di Manado. Aset-aset PDAM pun tidak ada yang dijual sama sekali, justru diperbaiki. Kalau sekarang kondisinya tidak bagus, itu karena manajemen saat ini,” kata Joko.

Joko mengakui, terdapat klausul soal pengalihan aset PDAM Manado kepada PT Air Manado dalam perjanjian kerja sama. 

Namun, hal itu tak pernah terlaksana.

Ia bahkan menyatakan tidak ada satu sertifikat tanah pun yang dialihkan menjadi milik PT Air Manado.

”Secara legal formal, tidak ada yang dialihkan. Coba tunjukkan satu sertifikat tanah yang dialihkan kepemilikannya ke PT Air Manado. Pada pelaksanaannya, itu tidak pernah dilakukan, jadi sama saja batal,” katanya.

Di lain pihak, Direktur PDAM Wanua Wenang, Meiky Taliwuna, mengatakan pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berlaku.

Baca juga: Kecelakaan Maut Tadi Malam, 3 Orang Tewas, Mobil Hartop Rem Blong Lalu Masuk Jurang

Baca juga: Foto-foto, Anggota Ditlantas Polda Sulut Bawa Kendaraan Hasil Tilang Manual

Kini, PDAM Manado yang memegang pengelolaan air minum di ibu kota Sulut ini berfokus meningkatkan layanan.(*)

Baca berita lainnya di: Google News.

Berita terbaru Tribun Manado: klik di sini.