Terkait Kasus Dugaan Penganiayaan yang Menyeret Nama JAK, GPS Sulawesi Utara Minta Tindak Tegas 

Menurut Ruth Kezia sungguh sebuah ironi, menyandang predikat wakil rakyat bahkan pemimpin partai dan dewan terhormat, tetapi teridikasi pelaku kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran HAM. 

"Cukup kasus pertama, yang sebetulnya sudah ada keputusan resmi paripurna, namun mubasir hanya dengan alasan kendala aturan pedukungnya," ujar Ruth Kezia.

Kata Ruth Kezia, kejadian berulang ini hendaknya jadi momentum berharga bagi DPRD.

"Khususnya Ketua dan badan kehormatan DPRD Prov Sulut untuk tidak lagi mentolirir meloloskon seorang pelaku kekerasan dan pelanggar kode etik lembaga," jelas Ruth Kezia.

Ruth Kezia menyebut, keberulang peristiwa ini mengindikasikan kegagalan partai golkar menjaga nama baik dan martabat lembaga dengan mempertahankan kadernya.

Pelaku kekerasan terhadap perempuan pada peristiwa lalu, dengan tidak memberikan sanksi sehingga terjadi keberlulangan tindak kekerasan oleh pelaku. 

Jelas ini preseden buruk bagi partai sebesar Partai Golkar untuk maju pada Pemilu nanti. Partai yang akan dicap melindungi pelaku kekerasan terhadap perempuan.

Sebagai negara hukum dan demi tegaknya keadilan bagi korban, GPS juga mendorong untuk melapor kepada Aparat Penegak Hukum kasus kekerasan ini agar juga ada efek jera kepada pelaku dan juga kepada publik.

"Untuk itu, GPS terbuka dan siap melakukan pendampingan hukum dan juga psikologis kepada korban, yang berani memviralkan video kekerasan ini, termasuk juga pendampingan kepada istri pelaku, bila diminta tentunya, yang adalah juga korban kerberulangan dari pelaku," tutup Ruth Kezia. (Edi) 

Baca berita lainnya di: Google News.

Berita terbaru Tribun Manado: klik di sini.