Tersangka Kasus Korupsi PDAM Manado Ajukan Praperadilan, GTI Sulut Minta Penyidik Jangan Main Mata

Menurut Haryadi, dalam dugaan tindak pidana korupsi di PDAM Manado, hakim patut menguji dahulu mengenai minimal dua alat bukti yang ada, terutama mengenai kerugian negara yang dimaksud penyidik Kejaksaan Tinggi Sulut.

"Minimal dua alat bukti dalam penetapan tersangka itu harus diuji, dan ini merupakan perwujudan asas due process of law untuk melindungi hak-hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana yang tujuannya agar melindungi seseorang atau yang ditetapkan tersangka dari tindakan sewenang-wenang penyelidik maupun penyidik dalam proses hukum," jelasnya.

Dasar hukum mengenai praperadilan terhadap penetapan tersangka adalah dalam putusan perkara nomor 21/PUU-XII/2014 Mahkamah Konstitusi menyatakan frasa “bukti permulaan”,

Bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup yang tertuang dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus dimaknai sebagai minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP.

Baca juga: Tersangka Kasus Korupsi PDAM Manado Ajukan Praperadilan, Vebry Tri Haryadi: Sudah Tepat

Baca juga: Gempa Terkini Siang Ini Magnitudo 5,0 Minggu 9 April 2023, Baru Saja Guncang di Laut, Info BMKG

"Sudah tepat jika dalam perkara pidana, maupun tindak pidana korupsi harus melakukan upaya hukum praperadilan ini supaya benar-benar pihak penyidik itu harus profesional dan dihindari tindakan sewenang-wenang. Maka ujilah terhadap penetapan tersangka tersebut dalam praperadilan," jelasnya.(*)

(Tribunmanado.co.id/Nielton Durado/Rhendi Umar)

Baca berita lainnya di: Google News.

Berita terbaru Tribun Manado: klik di sini.