Usai Praperadilan, Kuasa Hukum Joko Suroso Bongkar Soal Fakta Kerugian Negara di Korupsi PDAM Manado

Dan sebagai seorang auditor, wajib untuk mempertimbangkan semua fakta-fakta yang berkaitan.

Nah, dalam audit ini ada salah satu fakta yang tidak dipenuhi.

Fakta tersebut adalah ketika soal kewajiban dari kerjasama antara PDAM Manado dan pihak perusahaan dari Belanda.

"Karena perusahaan ini kan sudah memberikan modal sebagai pinjaman, nah ada kewajiban dari PDAM Manado untuk mengembalikan pinjaman tersebut dalam bentuk cicilan," ujarnya.

"Jadi disini PDAM Manado sebenarnya berhutang kepada pihak Belanda," tuturnya.

Iwan membeberkan di tahun 2017 ada perhitungan pinjaman atau hutang PDAM Manado yang harus dibayarkan ke perusahaan Belanda.

Hutang tersebut menurutnya mencapai Rp 107 milyar.

Tetapi pihak Belanda kemudian bermurah hati dengan memotong hutang tersebut hingga tersisa Rp 57 milyar.

"Pada saat Wali Kota Vicky Lumentut ini sudah ada audit dari jumlah yang harus dibayar oleh Pemkot dan PDAM Manado setiap tahunnya hingga hutang ini lunas," kata dia.

"Bahkan perjanjian pembayaran hutang ini dituangkan dalam notaris dan kami punya buktinya," tegas Iwan.

"Tapi sayangnya sekarang hutang ini malah tidak dilaksanakan dan malah ditarik ke ranah pidana dalam hal ini korupsi," ucapnya lagi.

Maka dari itu, Iwan menegaskan jika kerugian negara yang dimaksud oleh Kejati Sulut dalam kasus ini bukanlah uang negara melainkan hutang Pemkot Manado ke perusahaan di Belanda.

"Sekarang hutang itu tidak dibayar malah klien kami dijadikan tersangka. Inikan aneh," tegasnya lagi.

Sebelumnya diketahui, Kejati Sulut menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi PDAM Manado.

Empat tersangka ini adalah mantan ketua DPRD Manado Ferro Taroreh, lalu Yan Wawo selaku mantan Badan Pengawas PDAM Manado, ketiga Hanny Roring selaku mantan Dirut PDAM, dan Joko Suroso yang disebut sebagai inisiator kerjasama tersebut.