Sekretariat DPRD Bitung Sulawesi Utara: Bill Hotel Tidak Ada Cap, Tak Cair

Dugaan penyalahgunaan biaya sewa kamar hotel tersebut memang sudah menjadi perbincangan publik akhir-akhir ini.

Menaikkan biaya sewa hotel tersebut diduga dilakukan saat tugas berupa kunjungan kerja (kunker) dan konsultasi di luar daerah Sulawesi Utara (Sulut).

Misalnya saja harga sewa kamar hotel adalah Rp 1 juta per malam, kemudian dibayar lebih dulu oleh yang bersangkutan.

Kemudian, saat akan ditagih dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di sekretariat DPRD Bitung sudah dinaikkan biaya sewanya.

Dari informasi, oknum-oknum itu menaikkan harga sewa kamar hotel menjadi Rp 1,5 juta-Rp 2 juta per malam.

Baca juga: Setelah Masjid Raya Sheikh Zayed, Pemerintah UEA Akan Bangun Proyek Lagi di Solo, Ini Rencananya

Baca juga: Soal 300 Surat Transaksi Janggal PPATK, Sri Mulyani Ungkap Tujuan Surat dan Dugaan Keterlibatan

Aksi itu dilakukan dengan modus operandi bermacam-macam.

Seperti meminta pihak hotel, mengosongkan nilai atau harga dalam bill pembayaran, menaikkan dari harga sebenarnya, dan lain-lain.

Dengan adanya dugaan tersebut, aparat penegak hukum diharapkan tidak menutup mata.

"Informasi itu tidak luput dari kacamata Kajari Bitung," tambah Orchido Bellamarga.

Berita tersebut juga sudah berseliweran di Kantor Sekretariat DPRD Bitung hingga ke anggota DPRD.

Dari penelusuran Tribunmanado.co.id, sistem pembayaran yang digunakan adalah reimburse.

Anggota DPRD Bitung harus membayar biaya sewa hotel dengan uang pribadi.

Setelah selesai bertugas dan pulang ke Bitung, mereka harus membawa kelengkapan administrasi berupa bill hotel yang lengkap dengan kop, nama, serta alamat hotel.

Setelah itu, Sekretariat DPRD Bitung akan memeriksa dokumen tersebut dan mengganti biaya hotel.

Rata-rata, anggota DPRD Bitung melaksanakan kunjungan kerja selama 4-5 hari dengan menyewa kamar hotel untuk empat malam.