Anggota DPRD Harus Transparan Soal Gaji dan Tunjangan Kepada Masyarakat

TRIBUNMANADO.CO.ID - Anggota DPR di Indonesia tengah jadi sorotan.

Ini karena kenaikan tunjangan plus gaya hidup hedon beberapa personilnya.

Bagaimana dengan anggota dewan di Sulut?

Sejumlah anggota DPRD di salah satu kota di Sulut yang enggan disebut namanya karena alasan tertentu mengaku gaji dan tunjangan mereka tak bisa dibandingkan dengan di pusat.

"Sangat jauh sekali," kata dia kepada Tribunmanado beberapa waktu lalu.

Sebut dia, gajinya sudah lama tak naik. Sementara pengeluaran kian besar.

Ia mengaku harus berhadapan dengan konstituen dengan aneka kebutuhan.

Akademisi Unsrat Manado Josef Kairupan menilai, pihak DPRD musti membuka gaji dan tunjangan ke publik.

"Ini untuk menerangkan ke publik bahwa gaji dan tunjangan mereka sebenarnya pas dengan kinerja, atau malah sangat kurang, intinya adalah komunikasi," kata dia kepada Tribunmanado via WA Minggu (21/9/2025).

Ungkap dia, macetnya komunikasi akan memperburuk tudingan ke anggota DPRD.

Sebaliknya pemahaman akan muncul jika hal itu dijadikan terang benderang.

"Memang pasti akan ada juga yang skeptis, tapi setidaknya informasi yang kapable sudah dibuka ke publik," katanya.

Ia juga meminta anggota DPRD memberikan penjelasan yang benar mengenai diri mereka ke konstituen.

Supaya jangan ada yang menganggap anggota DPR sebagai Superman.

"Anggota Dewan itu bukan superhero yang selalu dipandang punya banyak uang, sebaliknya mereka juga punya beban sendiri, anggota DPR musti mengajak warga realistis," katanya. 

Sebutnya anggota DPRD juga jangan memperlihatkan perilaku hedon.

Kombinasi antara perilaku hedon dan sikap tertutup akan makin memicu kemarahan masyatakat. (Art)