Wawancara Eksklusif dengan Wali Kota Bitung: Tuntaskan Program 5 Tahun dalam Waktu 3,5 Tahun

Selama jadi orang yang terinfeksi COVID-19 apa yang dirasakan?

MM: Kalau ada keraguan dan ketakukan itu wajar, tapi yakin dengan iman harus tenang. Agar saturasinya bagus, ikuti apa yang disampaikan dokter maupun tenaga kesehatan seperti jangan sering tidur, duduk lebih baik, bergerak-bergerak, minum air hangat, dan lainnya sesuai yang dikatakan dokter.

Kebetulah ketika jadi wali kota, masanya pendek kena pemilu serentak, sehingga periode kepemimpinan hanya 3 tahun lebih. Dalam situasi ini, apa yang bisa dilakukan?

MM: Jadi, periodisasinya lima tahun, tapi kita harus membuat program dipadatkan menjadi 3,5 tahun.

Ada tekniknya. Ibarat seng (atap) penampakannya bergelombang, tapi perambatan panasnya sama. Lima tahun dipress jadi 3,5 tahun, sehingga ada istilah dalam laksanakan program ada yang berjalan dan berlari. Kami pakai berlari kalaupun bisa melompat ya kami melompat. Karena ketika hanya jalan biasa tidak keburu.

Siapapun yang nanti akan memimpin dan melanjutkan, terserah kepada masyarakat yang menentukan. Namun kami harus buktikan periode lima tahun jadi 3,5 tahun dengan program nyata, bukan pencapaiannya sekadar di atas kertas saja. Harus benar terukur.

Seperti contoh kalau benar-benar kota layak anak, ya benar-benar kota layak anak.

Bapak kan masih bisa menjadi wali kota lagi?

MM: Itu masyarakat dan partai yang tentukan, sebagai petugas partai apa yang dikatakan partai kami ikut. Yang pokok mempersiapkan diri.

Sepanjang tahun 2021 sampai 2023, menurut bapak legacy yang sudah mulai apa?

Baca juga: Gempa Terkini Jateng Siang Ini Selasa 17 Januari 2023, Getarkan Pekalongan, Batur dan Dieng

Baca juga: Polemik Gaji Pegawi PDAM Minut Sulawesi Utara Tidak Dibayar, Pengamat: Harus Dimediasi

MM: Pertama, sejak tahun 2021 program BPJS Kesehatan sudah universal health coverage. Jadi seluruh penduduk Kota Bitung tercover, malah kami lagi minta konfirmasi lagi dengan BPJS terkait jumlah penduduk Kota Bitung 226 ribu yang terbayar 227 ribu.

Untuk itulah kami akan lakukan pengecekan, mungkin karena yang meninggal belum dihapus.

Ketika daftarkan hari ini langsung aktif, dan saat ini tidak pakai kartu lagi bisa pakai KTP saja.

Jadi penduduk Bitung kalau sakit cukup tunjukkan KTP sejak tahun 2021, pembiayaannya sendiri bagaimana? Dibiaya oleh BPJS tapi bayarnya APBD?

MM: Pembayarannya lewat APBN dan APBD. Sebelumnya 50 persen pembayarannya lewat APBD tapi karena penyusunan data base DTKS kami bagus dan mudah diketahui oleh Kementerian Sosial yang saat itu punya jatah untuk PBI cukup besar, dan peluang itu kami masuk ke Kementerian Sosial sehingga saat ini dibiayai semuanya oleh kementerian.