Berita Gorontalo
Kepala Desa di Gorontalo Kompak Tolak Penyaluran Dana Desa Via Bank Sulutgo, Disebut Ingkar Janji
Penolakan terhadap Bank SulutGo (BSG) adalah imbas dari kekecewaan para kades setempat.
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID - Pemerintah desa di Provinsi Gorontalo ramai-ramai melakukan protes.
Namun mereka menyuarakan protes mereka melalui media sosial.
Protes mereka terkait dengan penyaluran dana desa.
Baca juga: Pemdes Tabilaa Bolsel Sulawesi Utara Serahkan BLT Dana Desa Kepada Ratusan Keluarga Penerima Manfaat
Potret kantor Bank SulutGo Cabang Limboto, Kabupaten Gorontalo.(TribunGorontalo.com/gmaps)
Mereka menolak Dana Desa disalurkan melalui Bank Sulutgo.
Kabar penolakan tersebut Dibagikan oleh para Asosiasi BPD (Badan Permusyawaratan Desa) se-Kabupaten Gorontalo.
Seruannya berupa “Tolak BSG Sebagai Penyalur Dana Desa” viral di media sosial.
Bank Sulutgo dianggap membohongi mereka, khususnya saat pencairan dana desa.
Baca juga: Gubernur Sulawesi Utara Anjurkan Warga Minahasa Selatan Ternak Ayam Kampung, Bisa Pakai Dana Desa
Ada beberapa alasan yang disampaikan. Tidak cuma Asosiasi BPD sebetulnya.
Sebab, Asosiasi Papdesi (Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) Kabupaten Gorontalo juga meminta hal yang sama.
Menurut Riyon Ali, Ketua Dewan Pengurus Asosiasi BPD Kabupaten Gorontalo, penolakan terhadap Bank SulutGo (BSG) adalah imbas dari kekecewaan para kades setempat.
Aspirasi seluruh kepala desa (kades) di Kabupaten Gorontalo kata dia, adalah meminta pemerintah kabupaten membatalkan penunjukan Bank SulutGo sebagai penyalur dana desa.
Baca juga: 10 Desa di Kepulauan Talaud Sulawesi Utara Jadi Bidikan Polisi, Pengelolaan Dana Desa Dievaluasi
Para kades katanya menyesalkan BSG yang ingkar janji. Saat sosialisasi awal, BSG katanya menjanjikan loket khusus kades yang mengurusi dana desa. Artinya, tidak ikut antre seperti nasabah reguler.
“Namun hingga saat ini BSG tidak menyediakan hal yang dijanjikan sebelumnya, sehingga kepala desa dan bendahara desa harus ikut antrean bersama nasabah umum BSG,” tegas Riyon Ali dalam laporan tertulis, Jumat (2/12/2022).
Paling krusial kata Riyon, kantor pelayanan BSG yang tidak selalu ada di setiap daerah terpencil. Itu keluhan kades katanya.
