Sulawesi Utara

Rakor Penegakan Hukum Penanganan Pidana Lingkungan Hidup, Bahas Ilegal Mining di Sulawesi Utara

Rakor Dalam Rangka mendorong Penegakan Hukum Penanganan Pidana Lingkungan Hidup dan Penyelamatan Kerugian Negara dari Dampak Kejahatan Ilegal Mining

Penulis: Rhendi Umar | Editor: Chintya Rantung
IST
Rapat Koordinasi Penegakan Hukum Penanganan Pidana Lingkungan Hidup dan Penyelamatan Kerugian Negara dari Dampak Kejahatan Illegal Mining di Provinsi Sulut, yang diselenggarakan oleh Tim Kemenko 

TRIBUNMANADO.CO.ID – Rapat Koordinasi (rakor) Dalam Rangka mendorong Penegakan Hukum Penanganan Pidana Lingkungan Hidup dan Penyelamatan Kerugian Negara dari Dampak Kejahatan Ilegal Mining di Provinsi Sulut, yang diselenggarakan oleh Tim Kemenko Polhukam RI, di ruang Tribrata Mapolda Sulut.

Rakor tersebut menghadirkan dua narasumber yakni, Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Menko Polhukam RI, Asmarni, dan Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara Kemenko Polhukam RI, Brigjen Pol Asep Jenal Ahmadi, yang juga selaku Ketua Tim Rakor.

Kapolda Sulut mengatakan, pihaknya menyambut baik dan mendukung penuh rakor ini.

“Kami juga merasa senang dan bahagia sekali karena telah didukung dan didorong untuk bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan yang terkait dengan kegiatan pertambangan,” katanya.

Menurutnya, rakor ini memberikan pencerahan bagaimana mencari solusi yang terbaik, baik itu dalam hal pemeliharaan kamtibmas maupun dalam penegakan hukum.

“Diharapkan ke depan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan ilegal mining ini mudah terurai, dan akhirnya akan bisa diselesaikan secara komprehensif pula,” pungkas Irjen Pol Mulyatno.

Sementara itu Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Menko Polhukam RI menerangkan, penegakan hukum dalam persoalan pertambangan bukan tugas satu instansi saja.

“Tapi perlu sinergitas, kolaborasi antara kementerian yang terkait, termasuk pemerintah daerah dan pemerintah pusat, tim keamanan, supaya penegakan hukum ini tepat sasaran, dan juga bisa menyelamatkan keuangan negara, serta lingkungan hidup kita terjaga ke depannya,” terang Asmarni.

Sementara itu Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara Kemenko Polhukam RI, mengapresiasi dan berterimakasih kepada Kapolda Sulut yang telah mendukung penuh kegiatan rakor bersama ini.

“Memang program kita dalam rangka mendorong penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana lingkungan, terutama berkaitan dengan masalah penyelamatan kerugian negara akibat dari illegal mining di Provinsi Sulut ini, semaksimal mungkin kita bisa dorong, dengan tentunya didukung oleh seluruh stakeholders yang ada,” ucap Brigjen Pol Asep.

Pihaknya optimis, dengan sinergitas seluruh stakeholders yang ada, maka penegakan hukum terkait dengan illegal mining di Sulut akan berhasil dengan baik.

“Saya optimis, dengan komitmen dan dukungan penuh dari Kapolda Sulut, serta kolaborasi antar kementerian/lembaga khususnya pemerintah daerah maka penegakan hukum terkait dengan illegal mining di wilayah Provinsi Sulut ini akan bisa berhasil dengan baik,”ujarnya.

Turut hadir pada rakor tersebut di antaranya, Tim Kemenko Polhukam RI, para kepala dinas terkait di lingkup Pemerintah Provinsi Sulut, dan beberapa Pejabat Utama Polda Sulut. (Ren)

Baca juga: Instruksi Presiden Terbaru, Penggunaan Kendaraan Listrik di Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah .

Baca juga: Sosok Ciana TKW di Taiwan, 6 Tahun Baru Pulang, Menangis Lihat Kondisi Sang Ibu Hingga Cium Kaki

Sumber: Tribun Manado
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved