Nasional

Marak OTT Kepala Daerah Oleh KPK, Pengamat: Birokrasi Korupsi Jadi Mekanisme Kerja

KPK sedagng giat melakukan OTT kepada beberapa kepala daerah jelang Pemilu 2024. Pengamat menyebut bahwa korupsi sudah bagian dari mekanisme kerja.

Editor: Isvara Savitri
Tribunnews.com/Irwan Rismawan
Bupati Tanah Bumbu, Mardani H Maming usai pemeriksaan di KPK, Kamis (28/7/2022). KPK tengah giat melakukan OTT kepada beberapa kepala daerah jelang Pemilu 2024. 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang rajin operasi tangkap tangan (OTT) pejabat negara.

OTT dilakukan di tengah maraknya pergerakan jelang Pemilu 2024.

Terbaru, KPK menangkap Bupati Pemalang, Mukti Agung Wibowo terkait kasus suap.

Selain Mukti, KPK juga menjaring 23 orang lain dalam OTT yang sama.

Pengamat Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar menganggap terkait fenomena OTT pada wakil rakyat menjelang tahun politik harus dibuktikan dalam konteks apa yang itu dikumpulkan.

Pasalnya dia melihat tindak pidana korupsi saat ini bukan lagi bergantung kepada kesempatan, tapi sudah seperti menjadi budaya yang hampir dilakukan oleh orang yang memegang kekuasaan atau jabatan di institusi tertentu.

Baca juga: Dukung KEK Pariwisata Likupang, PLN Bangun Jaringan Transmisi 150 kV

Baca juga: BP2MI Sulawesi Utara Gandeng RSUD ODSK Jadi Tempat Pemeriksaan Kesehatan Calon Pekerja Migran

“Saat ini tindak korupsi ini sudah seperti masuk ke dalam mekanisme kerja, contohnya mengurus apa apa harus dengan uang pelican,” jelas Abdul pada Kontan.co.id, Jum’at (12/8/2022).

Sehingga kata dia, sudah tidak heran jika marak penangkapan dalam kasus OTT pada wakil rakyat.

“Saya juga tidak heran lagi kalau melihat pada kasus OTT KPK dapat menangkap 23 orang sekaligus termasuk bupatinya, karena birokrasi korupsi itu sudah menjadi mekanisme kerja,” terang Abdul.

Mantan Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti berjalan keluar dengan mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (3/6/2022). KPK resmi menahan mantan Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti bersama tiga orang lainnya serta mengamankan barang bukti berupa uang sebesar USD 27.258 dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT).
Mantan Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti berjalan keluar dengan mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (3/6/2022). KPK resmi menahan mantan Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti bersama tiga orang lainnya serta mengamankan barang bukti berupa uang sebesar USD 27.258 dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT). (Tribunnews.com/Irwan Rismawan)

Tidak hanya menjelang tahun politik, menurutnya tidak seharusnya tokoh publik apalagi calon rakyat terjerat kasus korupsi.

Oleh karenanya perlu penegakan hukum yang ketat serta pengawasan birokrasi baik internal maupun eksternal, terlebih pada proyek proyek dalam rangka pembangunan wilayah.

Untuk diketahui, sebelum melakukan OTT pada Bupati Pamalang, KPK juga melakukan OTT pada Bupati Bogor, Ade Yasin pada April lalu.

Baca juga: Sinergi WIKA dan WIKA Realty dalam Penghijauan Kawasan Tamansari Metropolitan Manado Sulawesi Utara

Baca juga: Angka Kekerasan Perempuan dan Anak di Sitaro Sulawesi Utara Tinggi, Per Juni 2022 Capai 20 Laporan

Lalu pada periode Juni lalu KPK juga menangkap Mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti serta dua ASN Pemkot terkait kasus jual beli perizinan.(*)

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul KPK Rajin Lakukan OTT Kepala Daerah, Ini Kata Pengamat.

Sumber: Kontan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved