Profil Tokoh Daerah
Sosok Haris Sukamto, Kepala Kemenkumham Sulut yang Baru, Ajak Sinergi Bersama
Haris Sukamto resmi menjabat sebagai Kepala Kanwil Kemenkumham Sulut.Haris Sukamto menggantikan Johny Pesta Simamora pejabat sebelumnya.
Penulis: Ryo_Noor | Editor: Chintya Rantung
TRIBUNMANADO.CO.ID, Manado - Haris Sukamto resmi menjabat sebagai Kepala Kanwil Kemenkumham Sulut
Haris Sukamto menggantikan Johny Pesta Simamora pejabat sebelumnya.
Haris Sukamto menyampaikan permohonan bantuan dan dukungan dalam melaksanakan tugas dan melaksanakan kinerja sebagai kakanwil.
Ia mengajak seluruh entitas Kanwil Kemenkumham Sulut ikut berkontribusi dalam melaksanakan capaian kinerja.
"Mari bersinergi dan bekerjasama untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab di Sulut,” ujarnya.
Pelaksanaan kegiatan tersebut disaksikan secara langsung oleh Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Steven Kandouw dan Staf Khusus Menteri Bidang politik dan Keamanan Kemenkumham RI, Y Ambeg Paramarta, Forkopimda, Pimpinan Tinggi, Para Kepala Satuan Kerja di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sulut
Steven Kandouw hadir mewakili Gubernur Olly Dondokambey menyampaikan, terkait tugas dan fungsi Kakanwil Kemenkumham Sulut dan jajaran,
''Jangan ragu-ragu berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten dan Kota. Dan Pemerintah Provinsi akan selalu melibatkan Forkopimda plus dalam setiap kegiatan," kata dia.
Menteri Hukum dan HAM RI dalam sambutanya disampaikan Staf Ahli Bidang politik dan Keamanan Kemenkum HAM RI, Y Ambeng Paramarta, mengucapkan selamat melaksanakan tugas kepada Kakanwil yang baru menjabat.
Ia menyakini pejabat baru dapat lebih baik lagi dalam melaksanakan tugas dan meraih prestasi yang lebih baik dari sebelumnya.
Pelaksanaan serah terima jabatan ini merupakan tindak lanjut atas pelantikan pimpinan tinggi pratama yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Yasonna H Laoly beberapa waktu lalu. (ryo)
Biodata
Nama : Haris Sukamto AKS SH MH
TTL : Tulungagung, 5 Juni 1966
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulut