Breaking News
Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Berita Nasional

Dua Hal Ini Picu Kemarahan Pimpinan MPR RI Kepada Sri Mulyani, Malah Dijawab Via Medsos

Perseteruan antara Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan pimpinan MPR RI kini menjadi sorotan publik.

Editor: Alpen Martinus
Antaranews/Biro KLI
Ramalan Menkeu Sri Mulyani Pendatapan Per Kapita Indonesia tahun 2045. 

Bahkan Fadel juga mengusulkan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot jabatan Sri Mulyani sebagai Menkeu.

"Ini terbukti dengan pengelolaan keuangan negara yang amburadul, pendapatan negara semakin menurun, dan utang negara semakin membengkak. Copot Sri Mulyani Indrawati, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya," tegas Fadel.

Tak Hadiri Rapat dengan MPR

Diwartakan Tribunnews.com sebelumnya, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menjelaskan pimpinan MPR RI dalam Rapat Pimpinan MPR RI sepakat menegur kinerja Menteri Keuangan Sri Mulyani karena Menkeu beberapa kali tidak datang memenuhi undangan rapat dari pimpinan MPR RI dan Badan Penganggaran MPR RI, tanpa adanya alasan yang jelas.

Padahal, kehadiran Menteri Keuangan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan koordinasi dengan MPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat yang diisi oleh 575 anggota DPR RI dan 136 anggota DPD RI.

"Sebagai Wakil Ketua MPR RI yang mengkoordinir Badan Penganggaran, Pak Fadel Muhammad merasakan betul sulitnya berkoordinasi dengan Menteri Keuangan."

"Sudah beberapa kali diundang oleh Pimpinan MPR, Sri Mulyani tidak pernah datang," kata Bamsoet dalam keterangannya, Rabu (1/12/2021).

Dia menambahkan dua hari sebelum diundang rapat, Sri Mulyani selalu membatalkan datang.

"Ini menunjukkan bahwa Sri Mulyani tidak menghargai MPR sebagai lembaga tinggi negara," tegasnya.

Dia menjelaskan beberapa kali Badan Anggaran MPR juga mengundang Sri Mulyani rapat untuk membicarakan refocusing anggaran penanggulangan Covid-19, tetapi setiap diundang tidak hadir.

Padahal, MPR RI senantiasa mendukung berbagai kinerja pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 serta pemulihan ekonomi nasional.

Dia menerangkan, selain berimbas kepada pandemi kesehatan dan ekonomi, pandemi Covid-19 juga bisa mengakibatkan pandemi moral berupa terpinggirkannya nilai-nilai luhur, kearifan lokal, dan jatidiri bangsa.

"Dampak kerusakannya bisa jauh lebih dahsyat, sebagai ancaman kasat mata yang tidak terdeteksi diagnosa medis," katanya.

"Jadi, selain mendukung pemerintah menggencarkan vaksinasi kesehatan memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19, MPR RI juga terus menggencarkan vaksinasi ideologi melalui Sosialisasi 4 Pilar MPR RI untuk mencegah sekaligus memutus mata rantai penyebaran radikalisme dan demoralisasi generasi bangsa," pungkasnya.

Klarifikasi Sri Mulyani Soal Ketidakhadirannya pada Rapat MPR

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved