Dicari Pengganti Anies Baswedan di Jakarta, Ganjar dan Kang Emil serta Khofifah di Jawa

Penjabat gubernur atau bupati dan walikotamadya memiliki legitimasi seperti posisi kepala daerah sebelumnya, seperti menandatangani Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Kewenangan penjabat kepala daerah sama dengan kewenangan kepala daerah definitif.

Bahkan penjabat kepala daerah bisa dievaluasi serta memungkinkan untuk diberhentikan di masa kepemimpinannya jika ditemukan masalah, misalnya terkait layanan publik yang buruk.

Presiden kerap tidak sejalan dengan gubernur

Bukan rahasia umum, kerap kebijakan di level pusat tidak linear dengan kebijakan di level provinsi.

Kita masih ingat, perbedaan pola pandang saat awal penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada 14 September 2020.

Anies, misalnya, memerintahkan tarik “rem darurat” untuk menghentikan PSBB transisi dan mengubahnya menjadi PSBB yang diperketat.

Akibatnya, aturan Pusat yang membolehkan perkantoran masih bisa beroperasi maksimal 50 persen tidak berlaku di Jakarta.

Anies memutuskan, sebagian besar perkantoran harus menerapkan bekerja dari rumah atau work from home (WFH).

Yang boleh bekerja di kantor selama PSBB diperketat versi Jakarta hanyalah sektor kesehatan, pangan, konstruksi, energi, keuangan, telekomunikasi, keuangan, logistik, perhotelan, pemenuhan kebutuhan sehari-hari, industri strategis dan pelayanan dasar.

Pemerintah Pusat melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat itu berpendapat harusnya perkantoran menerapkan jam kerja yang fleksibel (Kompas.com, 11/09/2020).

Kebijakan berbeda lain adalah soal banjir di Jakarta di akhir tahun 2019 dan awal tahun 2020.

Saat itu, 16 orang tewas terkait banjir di sejumlah wilayah Ibu Kota. (Kompas.com, 02/01//2020).

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyo menyebut banjir di Jakarta karena dampak tidak dilanjutkannya program normalisasi Sungai Ciliwung.

Menurut Basuki, 17 kilometer dari 33 kilometer Kali Ciliwung belum dinormalisasi.