Breaking News:

Opini Politik

Politik Identitas Penyelenggara Pemilu

JUMAT, minggu lalu (28/08) DPR RI telah mengumumkan bahwa tahapan pemilu 2024 sudah akan dimulai pada Januari 2022.

Editor: Aswin_Lumintang
Istimewa
Pengamat Politik Ferry Liando 

Ferry Daud Liando New
PP Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI)

Ferry Liando
Ferry Liando (tribun manado / Dewangga Ardhiananta)

JUMAT, minggu lalu (28/08) DPR RI telah mengumumkan bahwa tahapan pemilu 2024 sudah akan dimulai pada Januari 2022. Penetapan tersebut masih harus disepakati DPR bersama Kemendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP pada 6 September nanti. Belajar pada pengalaman pemilu 2019, KPU RI telah memulainya dengan tahapan penyusunan Peraturan KPU (PKPU) dan perencanaan program dan anggaran pada Agustus 2017.

Penetapan ini menjadi modal kuat baik oleh penyelenggara maupun peserta pemilu. Persiapan yang panjang ini menjadi peluang bagi KPU untuk merumuskan regulasi, menyusun daftar inventaris masalah kemudian merumuskannya melalui manajemen risiko dan menyempurnakan daftar pemilih.

Regulasi bertujuan tidak sekedar menjadi pedoman bagi tata kelola penyelenggaraan dipihak penyelenggara, akan tetapi memastikan adanya mitigasi atas segala bentuk persoalan yang berpotensi terjadi pada pemilu 2024 berkaca dari pengalaman terjadi pada pemilu 2019 lalu. PKPU tentu tidak boleh melangkahi apa yang menjadi ketentuan UU, namun regulasi itu perlu menjadi instrumen mencegah (management risk) agar dinamika pemilu tidak banyak menimbulkan risiko.

Bagi parpol yang masih waras berpolitik, persiapan panjang ini tentu sangat menguntungkan, karena ruang menyeleksi kader-kader terbaik memiliki waktu yang panjang.

Tapi parpol yang memiliki cacat berpolitik yang terbiasa hanya memperjualbelikan kartu tanda anggota (KTA) kepada masyarakat umum untuk menjadi calon, persiapan pemilu yang panjang pasti tidak berpengaruh, bahkan mungkin tak ada manfaat baginya.

Parpol yang hanya akan mengandalkan mahar, kekerabatan dan tidak mewajibkan larangan bagi setiap calon yang diajukannya untuk membeli suara pemilih dan atau menyogok penyelenggara, baik untuk markup suara ataupun pergantian calon terpilih digantikan bukan berdasarkan suara terbanyak berikutnya.

Hal tidak kalah menarik menjadi perhatian publik dari persiapan itu adalah seleksi penyelenggara pemilu. Pada April 2022 penyelenggara di tingkat pusat akan berakhir.

Paling lambat 6 bulan, Presiden sudah harus membentuk tim seleksi. Dengan demikian pada Oktober 2021 proses seleksi sudah akan dimulai. Setelah penyelenggara di tingkat pusat terbentuk maka secara bergilir proses seleksi penyelenggara dilakukan di daerah.

Pada periode ini kita mengalami pengalaman buruk terkait penyelenggara pemilu. Komisioner KPU Wahyu Setiawan di tangkap KPK karena menerima suap di pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI Fraksi PDIP periode 2019-2024.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved