Sopir Mikrolet di Manado 'Curhat' di Tengah PPKM, Kadang Sehari Bawa Pulang Rp 10.000

TRIBUNMANADO.CO.ID, Manado - Masyarakat terdampak Covid-19, tak hanya di bidang kesehatan, pandemi menghantam sektor ekonomi. Masyarakat kecil semisal sopir mikrolet ikut merasakan kesulitan

Di saat berjuang menghadapi situasi Covid 19, para supir mikrolet pun kembali merasakan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Aktivitas terbatas masyarakat, pendapatan supir mikrolet pun ikut seret.

Djafar Jaman, Supir Paal 2-Pasar45 pun berkeluh kesah

"Susah dapat penumpang, bisa - bisa tidak mati dengan covid malah mati lapar," kata dia kepada tribunmanado.co.id.

Baca juga: BREAKING NEWS: Rafael Malalangi dan Keluarga Datangi Polda Sulut

Sampai-sampai, seharian bekerja di jalan hanya dapat Rp 10.000

"Tidak cukup, saya urus anak tiga," ungkap dia.

Buntut PPKM, ia kini berharap ada uluran tangan pemerintah.

Selama masa pandemi, ia pun belum  bantuan pemerintah meski berharap bisa dapat Bantuan Langsung Tunai atau sembako.

Lebih jauh harapannya Pandemi bisa berakhir dan keadaan bisa kembali normal kala bisa mendapat penghidupan dari pekerjaannya sebagai supir mikrolet

Pemerintahan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw siap menyalurkan bantuan sembako bagi warga yang berada di daerah Kategori PPKM Level III dan IV.

Baca juga: PNS Pemprov Ditangkap Palsukan Surat PCR, Pimpinan Tak Tahu Sepak Terjang Terduga

Olly-Steven akan menggandeng lembaga agama, tokoh agama dan pemerintah kabupaten/kota untuk penyaluran bantuan ini.

"Pemprov Sulut bekerja sama dengan Bulog untuk penyerahan bantuan beras untuk masyarakat penerima PKH (Program Keluarga Harapan). Selesai itu kita slautkan bantuan kepada masyarakat terdampak di wilayah kategori PPKM Level III dan IV," kata Mantan Anggota DPR RI ini saat menyampaikan sambutan pada Doa Bersama di Tonsaru, Tondano Selatan, Minahasa, Kamis (29/7/2021).

Olly mengatakan, ada 5 kabupaten/kota di Sulut masuk kategori PPKM Level III dan IV sehingga harus melakukan pembatasan dalam kegiatan masyarakat, maka otamatis berdampak pada ekonomi di wilayah ditetapkan pemerintah pusat untuk pembatasan

"Pemerintah mengajak pimpinan tokoh agama seperti kita lakukan lalu di wilayah terdampak, kita susiun kembali siapa yang akan menerima bantuan, bekerja sama dengan pemkab/ pemkot," ujarnya.

Harapannya agar masyarakat dapat bantuan tidak salah sasaran.