KPK Singgung Danau Tondano Minahasa, Berpotensi Dikapling Mafia Tanah

Sejumlah aset tanah berproses legalisasinya, Sekprov mengatakan, 2 tahun belakangan ini jumlahnya melebihi apa ditargetkan.

"Masih ada sisa aset yang masih diproses," katanya.

Kepala Kantor Wilayah BPN Sulut, Lutfi Zakaria berkomitmen membantu Pemda untuk melakukan sertifikasi aset tanah

"kita aktif menyelesaikan sertifikasi aset pemerintah daerah," kata dia.

Ia membuka peluang komunikasi seluas-luasnya bagi aparat Pemda

"Kita punya grup WA sendiri kalau komunikasi gampang. Kita komitmen selamatkan aset daerah," kata Lutfi.

Ada sejumlah kendala memang dalam sertifikasi misalnya aset dalam sengketa, kemudian ada juga penguasaan fisik individu tertentu.

Terdata, baru 286 aset tanah milik pemda di Sulut sudah bersertifikat. Jumlah itu masih jauh dari total aset yang ada.

Sekitar 7.000 aset tanah Pemda yang belum bersertifikat.

"70,52 persen aset belum dilegalisasi" kata Wahyudi.

Angka ini masih jauh dari target, ia mengatakan, jika progresnya masih sama seperti ini maka butuh waktu yang lama untuk aset bisa dilegalisasi

''Upaya percepatan sebelum 2023 sudah selesai. Tinggal bagaimana merespon," katanya.

Ia berharap Pemda kejar target, apalagi tahun ini BPN masih dalam prioritas menyelesaikan sertifikasi aset Pemda.

"Tahun depan prioritas bisa lain lagi. Mohon segera merespon," ungkap Wahyudi

Soal aset ini, Pemprov pun menggandeng KPK dan Badan Pertanahan Nasional untuk melegalisasi aset tanah dengan sertifikat. (ryo)

• BSG dan ESI Sulut Gelar Turnamen Online Free Fire dan Mobile Legends, Berhadiah Total Rp 30 Juta

• Leo dan Capricorn Hindari Sikap Emosional, Hubungan Scorpio Baik: Ramalan Zodiak Cinta Hari Ini 

• Pedagang Ikan di Manado Mengaku Penjualan Belum Stabil Sejak Pandemi