KPK Singgung Danau Tondano Minahasa, Berpotensi Dikapling Mafia Tanah

TRIBUNMANADO.CO.ID, Manado - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi prioritas terhadap aset Pemerintah Daerah.

Kepala Satgas Korsup Wilayah IV KPK RI, Wahyudi mengatakan, aset pemerintah saat ini menghadapi banyak kendala baik dari segi pencatatan, penguasaan, penyelesaian hukum dan optimalisasi pemanfaatannya.

"KPK konsern aset, tidak bosan kami sampaikan, aset ini kita menjadikan prioritas utama," kata dia saat menggelar Rapat Kordinasi dengan Pemprov Sulut dan kabupaten/kota di Kantor Gubernur, Rabu (16/6/2021)

Sampai tahun 2020, bahkan monumen nasional belum punya sertifikat. Bisa dibayangkan di Kawasan Monas bisa dibedeng orang kemudian disertifikasi.

"Betapa carut marut pencatatan aset ini," kata dia.

Aset tak berupa tanah dan bangunan saja. Alam pun merupakan aset. Wahyudi pun menyinggung aset Provinsi Sulut seperti Danau Tondano

Ia melihat Danau Tondano ternyata sudah banyak okupansi. Bukan tidak mungkin Danau Tondano ini jika tidak dijaga bisa diincar oknum mafia tanah.

"Berpotensi mafia terlibat," kata dia.

Ia mencontohkan di Provinsi Banten ada namanya Situ Cihuni atau Danau Cihuni, luasnya 32 hektare. Saat ini sudah jatuh ke tangan pengembang besar

"Sudah dimenangkan pihak ketiga, nilai ekonomisnya Rp 4,5 triliun. Lihat kan negara kehilangan," kata dia.

Meski begitu, pemerintah masih berjuang untuk mendapatkannya kembali, ada bukti baru sehingga dilakukan peninjauan kembali

"Jangan terjadi aset kekayaan negara hilang saat ini permainan tidak hanya gedung , bangunan sudah sampai ke sungai, danau dan sebagainya," katanya.

Sekprov Sulut, Edwin Silangan bersyukur Pemprov bisa bekerja sama dengan KPK menuntaskan masalah aset ini.

Pemerintah daerah berkomitmen dalam pengelolaan aset, targetnya semua aset tanah bersertifikat

"Kita dorong pengurusan sertifikasi agar ini landasan hukum bahwa tanah itu milik pemerintah," kata dia.