Wawancara Eksklusif Direktur PJKAKI KPK: Pegawai KPK Ada yang Disuruh Pilih Alquran atau Pancasila

TRIBUNMANADO.CO.ID, Manado - Penonaktifan 75 pegawai KPK menuai sorotan dalam beberapa pekan terakhir.

Dimulai dari pengumuman 75 pegawai tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status sebagai ASN pada 5 Mei.

Kemudian para pegawai yang tak lolos dinonaktifkan berdasarkan SK yang diteken Ketua KPK, Firli Bahuri, pada 7 Mei.

Mereka yang tak lolos termasuk penyidik senior Novel Baswedan dan Ambarita Damanik, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Giri Suprapdiono, hingga Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Herry Muryanto.

Para pegawai yang tak lolos TWK diminta menyerahkan tugas dan tanggung jawab ke atasan masing-masing sampai waktu yang tidak ditentukan.

Penonaktifan tersebut menuai kritikan dari sejumlah pihak. Sebab TWK disinyalir dipakai untuk menyingkirkan pihak tertentu di KPK.

Sebab TWK baru muncul dalam Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 dan diteken Ketua KPK Firli Bahuri pada 27 Januari 2021.

Sedangkan UU KPK hasil revisi maupun PP 41 tahun 2020 tidak mencantumkan TWK. Ditambah, materi pertanyaan TWK yang dinilai tidak ada kaitannya dengan tugas KPK.

Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) Sujanarko, mengatakan, sebagian  besar pegawai yang dinyatakan tidak lulus itu tidak diberitahu hasil tes tersebut. Termasuk Sujanarko.

"Saya tidak diperlihatkan data detailnya jadi saya tidak tahu itu nggak lulus karena apa nggak tahu," tutur Sujanarko dalam wawancara eksklusif dengan Tribunnews.com, Selasa (18/5).

Berikut petikan wawancara khusus dengan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK, Sujanarko:

Bagaimana perasaan Anda saat masuk daftar 75 pegawai KPK yang tidak lulus TWK?

Saya bangga masuk daftar 75 orang itu, karena  ternyata publik mempersepsikan kami adalah pegawai-pegawai yang konsisten memperjuangkan nilai-nilai KPK.

Makanya saya bilang kalau TWK itu remeh temeh. Perlu disampaikan ke publik, saya pada 2015 dapat penghargaan dari Presiden.

Namanya penghargaan Satyalancana Wira Karya. Selama KPK berdiri hanya tiga orang yang pernah menerima penghargaan itu.