JWS Kritisi Fraksi Golkar Tak Becus Sikapi Pelengseran JAK, Ini Respons Raski Mokodompit

TRIBUNMANADO.CO.ID, Manado - Fraksi Golkar DPRD Sulut ikut kena 'getah' kasus pelengseran James Arthur Kojongian (JAK) dari posisi Wakil Ketua DPRD.

Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Sulut, Jantje Wowiling Sajow mengkritisi Fraksi Golkar dianggap kurang becus mengamankan kepentingan partai di DPRD Sulut.

JWS bahkan mengusulkan struktur Fraksi Golkar dirombak saja. Sasaran tembak JWS langsung menyasar Ketua Fraksi Golkar, Raski Mokodompit.

Meski dikritik pedas oleh JWS, Raski memilih tak menanggapi hal tersebut.

"Saya tidak mau menanggapinya," ujar Sekretaris DPD I Partai Golkar Sulut ini ketika dikonfirmasi tribunmanado.co.id di Gedung Cengkih, Selasa (18/5/2021).

JWS menilai Fraksi Golkar tidak becus menghadapi situasi di mana menurutnya harga diri Partai Golkar tengah diinjak-injak. Ia mengkritisi Fraksi Golkar lebih banyak bungkam ketika JAK dilengserkan DPRD tanpa adanya keputusan Menteri Dalam Negeri.

Baca juga: Aktivitas Debarkasi dan Embarkasi di Pelabuhan Samudera Bitung Sepi

JWS tengah mengkritisi DPRD Sulut yang ia nilai sudah menginjak-injak harga diri Partai Golkar.

Hal itu buntut dari langkah DPRD Sulut melengserkan James Arthur Kojongian dari kursi Wakil Ketua DPRD Sulut.

Sudah begitu gaji tak lagi dibayarkan, keberadaannya sebagai wakil rakyat pun dipreteli, termasuk fasilitas juga ditarik.

JWS pun makin berang, sudah harga diri Partai Golkar diinjak-injak, Fraksi Golkar yang mewakili kepentingan partai di DPRD ia nilai hanya dia saja membisu.

"JAK memang salah, tapi selama belum ada keputusan dari Kemendagri maka JAK masih sebagai Wakil Ketua DPRD," ujar Mantan Bupati Minahasa ini.

Papan nama JAK sebagai pimpinan DPRD dari Partai Golkar sudah dicopot dari meja pimpinan rapat DPRD.

Bahkan foto pimpinan dewan di billboard  saja sudah tak ada lagi foto JAK.

Baca juga: Wawali Bitung Hengky Honandar Pesan Tingkatkan Kedisiplinan

Situasi ini bukan soal JAK lagi, tapi soal harga diri partai Golkar

"Fraksi Golkar di DPRD jangan diam saja, saya belum pernah mendengar fraksi bersuara memprotes hal ini," ujar Mantan Politisi PDI Perjuangan ini.

"Mana suara fraksi, ini bukan kepentingan JAK, tapi kepentingan Golkar. Masa diam saja, papan nama perwakilan Golkar dicopot, foto-fotonya dihilangkan,  fraksi harus bersikap tanya di forum," ungkap dia.

Adapun, fraksi Golkar dipimpin Raski Mokodompit, memilki 7 kursi di DPRD, menjadi fraksi terkuat ketiga di Gedung Cengkih.

 Namun saat harga diri Partai Golkar diobok-obok, malah tidak kelihatan kekuatan Partai Golkar memperjuangkan kepentingan partai.

"Fraksi itu perwakilan partai, tugas di dewan paling tidak harga diri partai dijaga," katanya.

Ia juga menyorot soal JAK yang diobok-obok Badan Kehormatan DPRD Sulut. Padahal, di Badan Kehormatan ada perwakilan Partai Golkar 

Baca juga: Dua Personel TNI Tewas Dikeroyok Puluhan OTK di Yahukimo-Papua, Diduga Ulah KKB di Papua

"Di BK ada Golkar, kenapa waktu BK memutuskan tidak protes, kalau ada yang tidak sesuai aturan harusnya protes dong, jangan sepakat saja," ujarnya.

Ia malah mendengar informasi di Badan Kehormatan, malah tidak ada voting, semua sepakat

"Kalau memperjuangkan kepentingan partai protes lah, kan ada keputusan BK yang akan merugikan Partai Golkar, kalau pun kalah voting  minimal sudah berjuang," ujarnya

Kalau kinerja Fraksi Golkar payah begini, maka ia pun mengusulkan dilakukan saja rolling di fraksi

"Kan biasa saja kalau fraksi dirolling, jabatan menteri saja bisa dirolling kenapa fraksi tidak," bebernya.

Ia pun menyadari di DPRD itu semuanya berteman, mungkin ada rasa tidak enak manakala saling menyinggung karena ada isu tertentu, tapi di politik tidak bisa begitu

"Saya tiga periode anggota Dewan jadi saya tahu, kita berteman ok saja, tapi ada saatnya bersikap beda apalagi menyangkut sikap politik partai, itu prinsip, masa partai sudah dipermalukan tapi diam saja," kata Mantan Ketua Tim Kampanye CEP-Sehan ini.

Ia bersuara mengkritisi tidak ada kepentingan apa-apa, soal rolling fraksi, ia tak bukan sebagai anggota DPRD Sulut sehingga tak mungkin dapat keuntungan dari kebijakan tersebut.

Baca juga: Listrik di Bolmong Raya - Gorontalo Sempat Padam, PLN Suluttenggo Gerak Cepat Lakukan Pemulihan

"Saya masuk struktur Partai Golkar resmi 14 April 2021, sebagai Wakil Ketua DPD I Partai Golkar, saya bicara sebagai kader Golkar," ungkap Mantan Ketua DPC PDI Perjuangan Minahasa ini.

Adapun kisruh kasus JAK diawali  perselingkuhannya yang mencuat ke publik bersama seorang wanita muda berinisial AS. Kasus itu viral di medsos

Sang istri inisial MEP memergokinya ketika di mobil bersama wanita idaman lain

Kasus itu jadi viral istrinya MEP  mengadang mobil meminta JAK langsung turun dari mobil. 

JAK dengan sadar menjalankan mobil dengan niat agar MEP menepi, tapi MEP tetap bersikukuh tidak ingin menepi.

MEP kemudian naik ke deksel. JAK menjalankan mobil sehingga MEP bergelantungan di deksel mobil, dihantar sepanjang jalan.

Kondisi tersebut membuat MEP berteriak minta tolong sehingga masyarakat berhamburan keluar rumah. Warga ikut membantu mengadang mobil JAK.

Kronologi ini terungkap dari hasil penyelidikan Badan Kehormatan DPRD Sulut.

Badan Kehormatan menilai JAK melanggar kode etik, dan mencoreng kehormatan DPRD, sehingga mengeluarkan rekomendasi melengserkan JAK dari Pimpinan DPRD, dan memecatnya dari keanggotaan DPRD yang diserahkan ke Partai Golkar, tempat JAK bernaung. (ryo)

Baca juga: Steven Liow, Glady Kawatu dan Ferry Sangian Mengerucut Calon Sekda Kabupaten Minahasa Selatan

YOUTUBE TRIBUN MANADO: