Deputi 1 Kepala Staf Presiden Sebut Wali Kota Bitung Maurits Mantiri 'Gila'

Manado, TRIBUNMANADO.CO.ID - Febri Calvin Tetelepta Deputi 1 Kepala Staf Presiden (KSP), menyematkan kata 'Gila' kepada Ir Maurits Mantiri MM Wali kota Bitung, karena begitu getol mencari solusi dan memperjuangkan sektor perikanan di Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

Hal ini disampaikan Febri Calvin Tetelepta ketika mengundang rapat, jajaran Pemkot Bitung, perwakilan forkopimda Bitung, pemerintah provinsi Sulut, Polda Sulut, Kementrian Perikanan, perwakilan Dirjen PSDKP, perwakilan Kejati Sulut.

Dalam rapat tentang persoalan perikanan di Kota Bitung di ruang utama Gedung Bina Graha Kantor Staf Presiden, Kamis (29/4/2021).

"Kita harus serius dengan persoalan ini, mumpung wali kotanya 'Gila' dalam bekerja dan terus memperjuangkan perikanan di Bitung," kata Tetelepta.

Baca juga: Felly Runtuwene Dukung Kebijakan Pelarangan Mudik Pemerintah, Jangan Kita Seperti India

Baca juga: Terkait Larangan Mudik, Perbatasan Bolmut-Gorontalo Ditutup 6 Mei, Masyarakat Diminta Putar Balik 

Rapat antara, KSP deputi 1 dengan pemerintah provinsi Sulut, pemerintah Kota Bitung, forkopimda kota Bitung dan Provinsi Sulut serta instansi terkait di sektor perikanan merupakan tindah lanjut dari dua hari kunjungan lapangan KSP Deputi 1 ke Kota Manado dan Kota Bitung khususnya.

Deputi 1 KSP yang membidangi Infrastruktur, Transportasi, Energi, Pariwisata, Lingkungan Hidup dan Investasi, menaruh perhatian terhadap niat dan keinginan Sulawesi Utara (Sulut) khususnya kota Bitung.

Dalam hal mengembalikan kejayaan sektor perikanan.

Baca juga: Tiga Anak Buah Listyo Sigit Prabowo Digerebek di Hotel, Sudah Diintai Sejak 2 Hari

Baca juga: James Arthur Kojongian Dilucuti, Sekretaris DPRD Sulut Yakin Mendagri Lengserkan JAK

Saat pertemuan itu, Febri Calvin Tetelepta beberapa kali tegas terhadap para pemangku kepentingan di sektor perikanan yang tak fokus dengan pembicaraan dan menyayangkan masalah perikanan di Kota Bitung akan berimbas ke tersumbatnya investasi perikanan di Bitung.

Dia tak segan akan melaporkan keatasanya (presiden), terkait lemahnya pendampingan pemerintah terhadap harkat hidup orang banyak.

Pada pertemuan itu KSP Deputi 1 meminta penjelasan ke semua pemangku kebijakan perikanan baik di tingkat kementerian sampai kota agar fokus.

Baca juga: Besaran Gaji ke-13 PNS, TNI Polri dan Pensiunan 2021, Lengkap dengan Jadwal Pencairannya

Baca juga: Populer: Sekretariat DPRD Sulut Minta Mobil Dinas JAK DB 8 Dikembalikan | Kondisi Terkini VAP

“Mohon bantuan kita semua untuk mengembalikan kejayaan perikanan Bitung yang sesuai dengan aturan dan silahkan berkomunikasi dengan wali kota Bitung,”jelasnya.

Lanjutnya, langsung mengagendakan pertemuan lanjutan guna membahas persoalan batas dan kerja sama antara pemerintah Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat dan Sulawesi Utara terkait wilayah atau fishing ground penangkapan ikan.

"Memorandum of Understnading (Mou) antara pemerintahan daerah ini harus dilakukan agar peningkatan perikanan maju terus," tegasnya sembari meminta kepada Kepala Dinas Perikanan Provinsi Sulut agar hadir dalam pertemuan tingkat kepala Dinas se Indonesia Timur pada 24 Mei 2021.

Baca juga: MIS Siap Belajar Mengajar Face to face

Baca juga: Pemkot Kotamobagu Sediakan Tabung Tambahan Antisipasi Kelangkaan Gas

Dalam pertemuan lanjutan itu, akan membahas perikanan dan langsung melakukan MUO agar kran pembatasan bisa mengakir bagus.

Dia sendiri mengungkapkan jika persoalan ini lambat dicarikan jalan keluarnya maka, pemerintah pusat akan dituding sebagai biang dari keterlambatan ini.