Begini Penilaian Walhi Terhadap Pertambangan Ilegal di Sulawesi Utara

Manado, TRIBUNMANADO.CO.ID - Direktur Eksekutif Walhi Sulawesi Utara Theo Runtuwene menilai bahwa pertambangan ilegal

menjadi ancaman bagi perekonomian negara maupun bagi kelestarian lingkungan.

Hal itu disampaikannya dalam program virtual talk show bertajuk Tribun Jurnal yang diselenggarakan oleh Tribun Manado, Senin (15/3/2021).

Baca juga: Wakil Rakyat Bolmong Raya Gaungkan Sekda Bolmong dan Sekda Bolmut Jabat Sekprov Sulut

Baca juga: Dikabarkan Jadi Istri Ilham Akbar Habibie, Yulisa Baramuli Tetap Bersahaja, Posting Foto BJ Habibie

Baca juga: Gara-Gara Dugaan Kasus Korupsi, Kejari Bitung Di-Praperadilankan, Ini Kata Kasi Pidsus

Dalam webinar yang bertemakan Strategi Menertibkan Pertambangan Ilegal di Sulawesi Utara tersebut

menyampaikan soal pertambangan resmi dan pertambangan rakyat.

"Efek kerusakan lingkungan yang diakibatkan pertambangan resmi

dan pertambangan rakyat mempunyai perbedaan dampak yang berbanding jauh," pungkasnya.

Baca juga: Mahfud MD Serang Amien Rais, Singgung Era Orde Baru: Kita Konsisten Saja Batasi Jabatan

Baca juga: Hasil Konfrontasi Saksi, Istri Wali Kota Bitung Khouni Lomban Rawung Kukuh dengan Keterangannya

Baca juga: Targetkan 50 Hari, Caroll-Wenny Canangkan Tomohon Daerah Pertama Selesaikan PTSL 100 Persen

Ia menambahkan, ada beberapa hal yang dinilai dari pengoperasian pertambangan ilegal dan pertambangan resmi,

di antaranya adalah nilai keselamatan yang mana tingkat keselamatannya lebih rendah.

"Terkait pengawasan pertambangan ilegal yang dilakukan daerah kabupaten/kota

beralih ke provinsi menurut kami perizinan yang dialihkan tersebut tidak menjadi masalah.

Baca juga: REI Sulut Target Bangun 4.000 Rumah Subsidi Tahun Ini, Berkat Stimulus DP 0 Persen dan PPn DTP

Baca juga: 5 Populer Kemarin, Ashanty & Krisdayanti, Lamaran Aurel & Atta, hingga Amien Rais Dijuluki Sengkuni

Yang jadi problematika saat ini adalah bagaimana pemerintah setempat mengontrol aktivitas pertambangan

untuk kelestarian ekosistem dan sosial, baik pertambangan ilegal maupun pertambangan resmi," terangnya.

Runtuwene menegaskan, bahwa harus ada konsistensi dari masyarakat setempat, sehingga bisa diperoleh solusi atas permasalahan yang terjadi akibat tambang ilegal.

Baca juga: James Arthur Kojongian Segera Lengser dari Posisi Wakil Ketua DPRD, Menanti Keputusan Mendagri

Baca juga: Istri Lari Bersama Selingkuhan, Tinggalkan Suami dan 5 Anak, Sosok Selingkuhan Bikin Suami Kaget

Atau ada solusi lain yang dimana pemerintah visa menyediakan lokasi untuk tempat penambangan.

"Pemerintah harus menyediakan wadah, contohnya harus menghadirkan para pakar dan ahli bersama warga serta stakeholder terkait

agar bisa ditemukan jalan tengah yang bisa memungkinkan pertambangan rakyat bisa berjalan," ucapnya.

Baca juga: Setahun Beroperasi, PT Sasa Inti Minsel Jadi Penggerak Ekonomi Melalui UMKM Pengolahan Kelapa

Baca juga: Haji Syamsul Tak Percaya Dapat Rp 21 Juta saat Belanja di Alfamidi

Karena menurutnya dampak pencemaran lingkungan lebih merugikan dibandingkan dengan keuntungan dari hasil di pertambangan itu.

"Lebih parah lagi jika terjadi korban jiwa dari adanya aktifitas pertambangan,

seperti pencemaran sungai atau sumur yang bisa berbahaya dikonsumsi warga.

Akibatnya nyawa warga yang terdampak itu bisa terancam," tandasnya.

Baca juga: Kim Jong Un Tembak Mati 4 Warga Korea Utara karena Sebar Film Drakor, Dieksekusi di Depan Umum

Baca juga: Innalillahi Wainna Ilaihi Rajiun Sahabat Ahok, Anton Medan Meninggal Dunia, Ini Profilnya

Tidak ada pertambangan yang tidak memiliki efek negatif,

di Sulut ini semua pertambangan bisa merugikan pihak lain.

"Karena kita menilai, belum tentu warga yang bermukim di sekitar tambang memiliki kesejahteraan lebih baik,"ujar Theo.

Baca juga: Gubernur Resmikan RS Lapangan Covid-19 Kitawaya, Usai Pandemi Covid-19 Akan Dijadikan Ini

Baca juga: Masih Ingat Jenderal Idham Azis, Mantan Kapolri? Dikabarkan akan Ganti Moeldoko sebagai Kepala KSP

YOUTUBE TRIBUN MANADO: