Berita Populer
POPULER Sulut: AHY Buka Pintu Maaf Kader Demokrat yang Membelot | Khitan Modern Hadir di Boltim
Ketua DPC Partai Demokrat asal Sulawesi Utara paling banyak dipecat gegara mendukung KLB Deli Serdang yang menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum DPP.
Turut mendampingi Koordinator BMR Rumah LukaKu Indonesia Refo A S Mamonto SKep.
"Kami berharap Rumah Lukaku bisa mengadakan kembali acara khitan massal serupa untuk lebih banyak lagi anak di Boltim," harap Ns Fandri. (siti nurjanah)
2. AHY Beri Pintu Maaf Kader Demokrat yang Terlibat KLB Deli Serdang

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono masih membuka pintu maaf bagi pengurus Partai Demokrat terlibat Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang.
Hal itu disampaikan Plt Sekretaris DPD Partai Demokrat Sulut Billy Lombok.
"Kabar baik, pintu maaf masih terbuka bagi seluruh kader yang terlibat dalam KLB Deli Serdang," ujar Billy Lombok seusai menyambangi Kantor Wilayah Kemenkumham dan KPU Sulut di Kota Manado.
AHY, kata Billy, menilai para kader Demokrat yang hadiri KLB Deli Serdang karena termakan bujukan atau rayuan hingga ditipu sehingga berada di kegiatan KLB abal-abal tersebut.
"Masih ada yang menyangkal, meski kami ada saksi. Kami mengimbau kader tidak usah tutupi lagi kebohongan dengan kebohongan lain," ujarnya
Billy mengungkap ada 6 Ketua DPC Demokrat di Sulsel yang belakangan dipecat sebagai kader.
Mereka yakni Royke Lumempouw (Sitaro), Rahman Dontili (Bolmut) Jamaluddin Razak (Bolsel), Tommi Sumendap (Boltim), Youddy Moningka (Tomohon), dan Lock Kojongian ( Sitaro).
"Sebelum ikut kegiatan, ada dua orang mengakaui foto serta bersaksi hadir disana sebagai bukti autentik," ujarnya
Para ketua DPC sudah menandatangi Pakta Integritas loyal ke partai sesuai hasil kongres V sehingga menjadi kewenangan ketum menilai loyalitas dan kapasitas kader.
Jika tak puas silakan mengajukan ke Mahkamah Partai.
Para Ketua DPC yang dipecat, pun sudah diganti dengan kader yang lainnya.
Sebelumnya, Partai Demokrat Pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono bergerak cepat menangkal pengaruh pengurus hasil Kongres Luar Biasa.