Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Gejolak di Partai Demokrat

Moeldoko tak Hadir Beri Penjelasan Soal KLB Pertai Demokrat, Padahal Bikin di Rumahnya, Ada Apa ?

Kubu kontra Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menggelar konferensi pers terkait Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang

Editor: Alpen Martinus
(TRIBUNNEWS/HERUDIN)
FOTO - Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko memberikan keterangan pers di kawasan Menteng, Jakarta, Rabu (3/2/2021). Keterangan pers tersebut untuk menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono terkait tudingan kudeta AHY dari kepemimpinan Ketum Demokrat demi kepentingan Pilpres 2024. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

Tapi kalau langsung jadi ketua, itu sih seingat saya baru Moeldoko," ujarnya.

Menurut Hendri, terpilihnya Moeldoko tanpa melalui kaderisasi dapat menjadi preseden.

Peristiwa serupa bisa terjadi di partai politik lain, di mana pejabat pemerintah mengambil alih partai politik dengan menjadi ketua umum.

"Bisa saja ini jadi yurisprudensi bagi partai politik mereka juga, yurisprudensi politik ya.

Artinya, bisa saja ada pejabat pemerintah yang tiba-tiba mengambil alih partai politik mereka," tutur dia.

Oleh sebab itu, Hendri menilai kasus pengambilalihan kepemimpinan Demokrat seharusnya menjadi kekhawatiran semua partai politik.

Terlebih lagi, jika Moeldoko mendapat pengesahan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dari negara.

"Case ini sebetulnya bukan hanya mengkhawatirkan ke Partai Demokrat,

kalau sampai Moeldoko dapat surat pengesahan dari negara, maka seharusnya semua partai politik juga worries, khawatir," tutur Hendri.

Secara terpisah, peneliti politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro

menilai terpilihnya Moeldoko sebagai anomali politik dan demokrasi.

"Dari perspektif demokrasi, peristiwa KLB Sumut ini bisa dikatakan

sebagai anomali politik dan demokrasi, tentu tidak lazim," kata Siti Zuhro dalam diskusi Polemik MNC Trijaya, Sabtu (6/3/2021).

Ia mengatakan, KLB bukan merupakan hal baru. Sejumlah partai politik pernah mengadakan KLB.

Namun, KLB Partai Demokrat dinilai tidak lazim karena tidak mengikuti anggaran dasar

Halaman
1234
Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved