BPJS Kesehatan Buka Ruang Masukan Bagi Publik, Harbuwono: Demi Menjaga Keberlanjutan Program JKN-KIS

Manado, TRIBUNMANADO.CO.ID - BPJS Kesehatan telah menciptakan Program “BPJS Kesehatan Mendengar” guna menjaring berbagai masukan dan saran yang konstruktif dari para stakeholders JKN-KIS tersebut. 

Hal ini demi meningkatkan mutu layanan dan mendongkrak kepuasan peserta JKN-KIS.

Sehingga menjadi optimalisasi sinergi lintas sektoral dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, manajemen fasilitas kesehatan, tenaga medis, pemberi kerja, asosiasi fasilitas kesehatan, organisasi profesi, akademisi, pakar, dan stakeholders JKN-KIS lainnya. 

Direktur Pengawasan Pemeriksaan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Mundiharno mengatakan, Program BPJS Mendengar diharapkan dapat mempererat jalinan komunikasi yang lebih baik lagi antara BPJS Kesehatan dengan berbagai stakeholders.

"Sehingga pada akhirnya diharapkan dapat makin memperkuat ekosistempenyelenggaraan JKN-KIS ke depan," pungkasnya.

Beliau berasumsi, dngan terjalinnya komunikasi yang baik dengan berbagai stakeholders, diharapkan ekosistem JKN-KIS dapat lebih kondusif dan pada akhirnya Program JKN-KIS dapat dilaksanakan lebih baik lagi. 

"Untuk itu kepada seluruh jajaran BPJS Kesehatan kami menekankan tentang pentingnya mendengar suara publik; mendengar dengan empati untuk memahami dan mengerti, bukan sekedar mendengar untuk menjawab dengan kata-kata," ucapnya.

"Pemikiran dan masukan-masukan mereka merupakan hal yang sangat penting karena Program JKN-KIS merupakan program nasional yang dalam pelaksanaannya perlu dukungan dari berbagai stakeholders, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah," ujar Mundiharno.

Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan RI, Dante Saksono Harbuwono mengatakan, ada sejumlah upaya yang harus dilakukan untuk menjaga sustainabilitas Program JKN-KIS antara lain dengan menyesuaikan besaran iuran, redefinisi paket manfaat JKN berbasis kebutuhan dasar kesehatan dan rawat inap standar, peningkatan kepatuhan pembayaran iuran (khususnya dari sektor informal atau Pekerja Bukan Penerima Upah/PBPU), dan perbaikan tata kelola JKN. 

Selain itu, dalam hal keadilan dan mutu layanan, juga diperlukan penambahan fasilitas kesehatan di daerah, penguatan mutu layanan, serta penguatan manfaat promotif preventif di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

“Kementerian Kesehatan berperan sebagai regulator sistem dan fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia."

"Segala peraturan terkait JKN-KIS perlu diharmonisasikan dengan peraturan Presiden, Kementerian Kesehatan, dan Dinas Kesehatan, agar sesuai dengan kerangka pembangunan kesehatan. 

Kami juga siap bersinergi dengan BPJS Kesehatan untuk menguatkan kerja sama dalam peningkatan akses fasilitas pelayanan, sustainabilitas finansial, integrasi data, dan hal prioritas nasional lainnya, seperti vaksinasi Covid-19.

Kami dari Kementerian Kesehatan sangat mendukung Program JKN-KIS,” ucap Dante.

• Ketua Komisi III DPRD Tomohon Miky Wenur Dukung Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

• Dukung Sulut Jadi Hub Indonesia Timur, CKB Group Resmikan Rute Direct Call Manado-Singapura

• Ramalan Zodiak Cinta Besok Rabu 10 Maret 2021, Cancer Jalin Romansa, Libra Jangan Ngotot Kepentingan