Angkasa Pura I Sinergi dengan KPK, Tingkatkan Pencegahan Korupsi dan Whistleblowing System

Manado, TRIBUNMANADO.CO.ID - PT Angkasa Pura I (Persero) sepakat kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. 

Kerja sama ini terjalin melalui ditandatanganinya perjanjian kerja sama antara kedua belah pihak pada Selasa (02/03) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama terkait Penanganan Pengaduan dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut

dilakukan Direktur Utama PT Angkasa Pura I (Persero) Faik Fahmi dengan Mochamad Hadiyana, Deputi Bidang Bidang Informasi dan Data KPK. 

Baca juga: ASN Tak Kreatif Siap-siap Diparkir, Agustus Ini Iskandar Kamaru-Deddy Abdul Hamid Rombak Kabinet 

Baca juga: Wajah Wanita Ini Berubah Mengerikan, Niat Awal Perawatan Wajah Kusut

Baca juga: Perawat Kurang, Petugas Admin Kelebihan, Jumlah Nakon di RSUD Anugerah Tomohon Bakal Dikaji

Melalui perjanjian kerja sama ini, kedua lembaga tersebut sepakat untuk menjalin sinergi yang tertuang dalam 5 bidang, yaitu:

Pertama, penyusunan dan/atau penguatan aturan internal PT Angkasa Pura I terkait penanganan pengaduan;

Kedua, komitmen pengelolaan penanganan pengaduan;

Ketiga, penanganan pengaduan melalui aplikasi;

Keempat, koordinasi dan kegiatan bersama penanganan pengaduan; dan

Kelima, pertukaran data dan/atau informasi.

Baca juga: Anggota DPRD Bolmut Mardan Umar: Penggunaan Dandes Prioritaskan Penanganan Covid-19

Baca juga: Jokowi Minta Gubernur Lakukan Antisipasi, Indonesia Masuk Rangking Tertinggi Rawan Bencana

Baca juga: Ramalan Zodiak Cinta Besok Kamis 4 Maret 2021, Sagitarius Agak Khawatir, Aquarius Bukan Hari Terbaik

Faik Fahmi menyatakan, hal ini merupakan wujud upaya dalam menegakkan prinsip Good Corporate Governance (GCG). 

Faik bilang, perjanjian kerja sama ini merupakan upaya dalam pencegahan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Selain itu, wujud nyata dalam penegakan prinsip integritas dan keterbukaan. 

"Kami selaku perusahaan BUMN wajib untuk menegakkan prinsip tersebut, yang merupakan bagian dari prinsip Good Corporate Governance (GCG)," ujar Faik Fahmi.

Lebih rincinya, melalui perjanjian kerja sama ini dimaksudkan untuk menciptakan sistem penanganan pengaduan baik internal maupun eksternal yang efektif dan efisien,

serta bersifat transparan dan akuntabel. 

"Semua ini merupakan bagian dari upaya kami dalam memperkuat whistleblowing system yang telah diamanatkan oleh Kementerian BUMN. Tentunya, segala proses pengaduan akan tetap mengutamakan prinsip kerahasiaan," tambah Faik. 

Baca juga: Bupati Dibonceng Motor, Iskandar Kamaru Tinjau Proyek Air Bersih di Tomini Bolsel

Baca juga: Kasus Stunting di Desa Mopusi Tertinggi di Bolmong  

Menurut Ketua KPK Firli Bahuri, sinergi ini ditujukan untuk menghindarkan BUMN dari tindak pidana korupsi. 

"Merupakan kewajiban bagi KPK untuk bersama-sama bersinergi dengan BUMN, berusaha menjaga agar BUMN mampu mencapai tujuannya demi kesejahteraan masyarakat Indonesia, terhindar dari fraud dan atau tindak pidana korupsi," ujar Firli.

"Keterlibatan KPK dalam kerja sama ini adalah membantu dan mendorong, monitor, serta evaluasi agar sistem ini dapat berjalan dengan optimal sehingga mampu menjadi _tools_ yang efektif dalam upaya BUMN melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi," lanjutnya.

Firli menyatakan, hal paling penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah pencegahan sejak dini, sehingga dapat menghindari kerugian yang timbul.

Sebelumnya, Angkasa Pura I telah mengimplementasikan whistleblowing system perusahaan secara elektronik yang dapat diakses melalui website http://wbs.ap1.co.id/. 

Baca juga: KPP Pratama Manado Optimistis Tahun Ini Himpun Rp 2,09 Triliun

Baca juga: Manfaat Kapulaga Bagi Kesehatan, Bantu Kurangi Stres, Cegah Kanker Hingga Tingkatkan Stamina

Sistem pengaduan ini difungsikan untuk menampung pengaduan pelanggaran dan potensi pelanggaran, salah satunya adalah indikasi praktik KKN di internal perusahaan. 

Implementasi whistleblowing system ini didasarkan pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-13/MBU/20/2015 tentang

Pedoman Pengelolaan Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

"Melalui ditandatanganinya perjanjian kerja sama ini, kami berharap sistem dan mekanisme pencegahan praktik KKN di internal perusahaan akan semakin berjalan dengan optimal,

utamanya melalui asistensi serta sinergi dan koordinasi yang terjalin dengan lembaga anti rasuah ini," ujar Faik Fahmi.(ndo) 

Baca juga: Dorong Ekonomi Daerah, Alfamidi Siap Pasarkan Produk UMKM, Syaratnya Cukup Mudah

Baca juga: Kaki Pria ini Tiba-tiba Lumpuh, Hal Mengerikan Ditemukan di Sarafnya

Baca juga: Dokter Cantik Gita Chrisanty Ingatkan Pentingnya Protokol Kesehatan

YOUTUBE TRIBUN MANADO: