Pilkada Sulut

Josef Kairupan: Pelantikan Gubernur-Wagub Terpilih Dipercepat dan Tak Perlu Diisi Pjs

Pelantikan Olly Dondokambey dan Steven Kandouw sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara berpeluang besar digelar lebih cepat

Penulis: Hesly Marentek | Editor: David_Kusuma
Facebook
Josef Kairupan 

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Pelantikan Olly Dondokambey dan Steven Kandouw sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara berpeluang besar digelar lebih cepat.

Ini menyusul adanya sejumlah opsi skenario pelantikan yang dipercepat lantaran masa jabatan OD-SK periode pertama berakhir 12 Februari atau bertepatan saat libur imlek.

Hal ini pun menuai tanggapan termasuk dari Pengamat Politik Josef Kairupan.

Menurut Akademisi Unsrat ini tidak ada urgensinya untuk menunda pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara.

Berikan Contoh SPT Orang Pribadi, ROR-RD Dapat Apresiasi Kepala KKP Pratama Bitung

Operasi Odol, Satlantas Polres Bitung Gelar Patroli Mobile

Pemkab Bolmut Masuk Nominator Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2021

Apalagi Olly Dondokambey dan Steven Kandouw yang kembali terpilih tak melalui persidangan sengketa Mahmakah Konstitusi (MK).

Mengingat progres jalannya roda pemerintahan harus terus berjalan serta efektif dan efisiennya waktu untuk penyesuaian bagi Gubernur dan wakil gubernur yang baru terpilih.

"Mungkin akan berbeda dengan Sulut, karena Gubernur dan Wagub terpilih adalah petahana.

Sehingga tinggal melanjutkan program kedepannya, tetapi sekalipun petahana juga harus melakukan penyesuaian-program yang menjadi visi misi dan rencana kerja kedepannya," katanya.

Pj Sekkot Tomohon Akan Diisi Pejabat Pemprov, Bulan Depan Anak Buah OD Geser Karwur

Peduli Kemanusiaan, Alfamidi Manado Gelar Donor Darah 

Dengan demikian sangat bijak jika pemerintah pusat mengambil langkah untuk melantik Gubuernur dan wagub terpilih sebelum jatuh tempo masa kepemimpinan berakhir.

"Mengingat tanggal 12 Februari 2021 adalah waktu selesai masa jabatan bertepatan libur nasional karena hari raya Imlek,

sepertinya tidak akan berfaedah dinilai dari azas kebermanfaatan jika menunda waktu pelantikan dan menunjuk pjs untuk mengisi kekosongan dalam waktu beberapa hari kedepan," jelasnya 

Di sisi lain Kairupan menyebut tidak ada regulasi atau dasar hukum khusus yang mengatur penundaan pelantikan serta penunjukkan Pjs.

Sopir Ini Keberatan Ditilang, Alasannya Buku Kir Ada Pada Petugas

KPU Manado Siapkan 34 Bukti di Sidang MK

Sehingga jika hal ini dilakukan maka dapat dikatakan sebagai keputusan yang inkonstitusional. 

"Berbeda halnya dengan pasangan Calon Gubernur dan wakil gubernur terpilih yang saat ini sedang bersengketa di MK,

jelas harus menghormati proses hukum yang sedang berlangsung," tukasnya menambahkan disamping itu juga dasar hukumnya jelas mengatur tentang hal itu di Undang-Undang Pilkada.

"Dalam hal ini perlu adanya Pjs untuk mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan oleh kepala daerah.

Karena telah habis masa jabatannya sambil menunggu putusan yang inkrah di lembaga hukum yg menangani khusus sengketa pemilihan umum," pungkasnya. (hem)

Resmob Polsek Maesa Tangkap Tersangka Pembacokan, Begini Keadaan Korban Sekarang

Pengamat Politik: Penundaan Pelantikan Kepala Daerah Tak Baik Secara Politik

Honda Forza Tampilan Baru, Jadi Lebih Sporty, Berikut Harga dan Spesifikasinya!

YOUTUBE TRIBUN MANADO:

Sumber: Tribun Manado
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved