Prolegnas Prioritas 2021

Prolegnas Prioritas 2021 Tak Juga Disahkan, Peneliti Formappi Sebut Karena Polemik Revisi UU Pemilu

Prolegnas Prioritas 2021 hingga kini belum juga disahkan, padahal sudah disetujui pemerintah dan DPR. Ada apa?

Editor: Isvara Savitri
KOMPAS/DIDIE SW
Ilustrasi. 

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 yang terdiri atas 33 RUU serta 5 RUU Kumulatif Terbuka hingga kini masih belum juga disahkan.

Padahal Prolegnas Prioritas 2021 ini sudah disetujui pemerintah dan DPR.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya mengatakan proses pengesahan Prolegnas Prioritas 2021 terhambat di tangan pimpinan DPR.

Salah satu rancangan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh Badan Legislasi (Baleg) draf revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

"Masih mandek di pimpinan. Padahal sudah di Bamus (Badan Musyawarah) kan. Ada apa? Pertanyaan itu harus kita tanyakan kepada pimpinan. Kita sudah rapatkan di Bamus, sudah diagendakan, tapi belum diparipurnakan sampai hari ini," kata Willy kepada Kompas.com, Rabu (3/2/2021).

Ilustrasi Pemilu.
Ilustrasi Pemilu. (SERAMBI/M ANSHAR)

Peneliti Formappi Lucius Karius menduga, tak kunjung disahkannya Prolegnas Prioritas 2021 karena polemik revisi UU Pemilu.

Lucius menilai, UU Pemilu menjadi pro dan kontra karena dipicu kalkulasi politik partai terkait pemilu 2024 yang akan sangat ditentukan lewat revisi tersebut.

Wacana yang diperdebatkan

Wacana pro dan kontra di kalangan partai politik soal revisi UU Pemilu terkait dengan beberapa hal.

Salah satu isu yang menjadi perdebatan adalah pengembalian jadwal pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Hasil Investigasi Sriwijaya Air Jatuh, Ada Awan Cumulonimbus, Pesawat 1 Jalur, Tak Meledak di Udara

Sebagian fraksi mendukung Pilkada lebih baik diadakan serentak pada November 2024, yang artinya sesuai dengan Pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 tahun 2016.

Di sisi lain, beberapa fraksi menginginkan pelaksanaan pilkada diubah, sesuai ketentuan dalam draf revisi UU Pemilu Pasal 731 ayat (2) dan (3), yakni pada 2022 dan 2023.

Isu lain yang diperdebatkan dalam RUU Pemilu adalah ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold).

Berbagai fraksi partai politik saling beradu argumen untuk menetapkan angka ambang batas parlemen tetap pada angka 4 persen, atau naik di angka 5 persen hingga 7 persen.

Ilustrasi Pemilu
Ilustrasi Pemilu (Tribunnews)
Halaman
123
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved