Tenaga Harian Lepas
Komisi I DPRD Kotamobagu Minta Pemkot Pertimbangkan Soal Rencana Pengurangan THL
Pemerintah Kota Kotamobagu bahas soal tenaga harian lepas bersama dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotamobagu
Penulis: Alpen_Martinus | Editor: David_Kusuma
TRIBUNMANADO.CO.ID, KOTAMOBAGU - Pemerintah Kota Kotamobagu bahas soal tenaga harian lepas bersama dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotamobagu,
dalam rapat dengar pendapat, di ruang Komisi I DPRD Kotamobagu, Selasa (26/1/2021).
Rapat dipimpin oleh Agus Suprijatna Ketua Komisi I dan anggota Komisi,
Sekdakot Sande Dodo, Asisten III Adnan Masinae, dan Kepala BKPP Kotamobagu Sarida Mokoginta.
• Hendak Menolong Korban Jambret, Jan Malah Terpeleset dan Meninggal Dunia
• Jajaran Pemkot Tomohon Ziarah Ke Makam Para Pendahulu
• Dapat Pengawalan Ketat, Vaksin Sinovac Tiba di Bitung
Mereka membahas soal anggaran THL yang sudah tersusun di APBD 2020 untuk 1.504 orang, senilai Rp 35 miliar.
Sementara di satu sisi, pemerintah berencana akan melakukan refocusing anggaran untuk vaksin Covid-19, yang akan diambil dari DAU sebanyak 4 persen atau Rp 14,5 miliar.
"Kami tidak mau refocusing anggaran tersebut membebani, atau mengorbankan honor yang ada," jelas Agus Suprijanta ketua Komisi I DPRD Kotamobagu.
• Dapat Pengawalan Ketat, Vaksin Sinovac Tiba di Bitung
Saat ini THL sudah ada yang bekerja, yaitu petugas kebersihan, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan, sementara sekitar 800-900 tenaga administrasi belum dipanggil lagi untuk bekerja.
"Sekarang ekonomi sedang lesu, bisa bayangkan, berapa banyak pengangguran jika dilakukan pengurangan," jelasnya.
Selain itu menurutnya, Pemerintah juga sementara menghadapi masalah tiga bulan terakhir.
Kalau tidak ada pengurangan dan gaji tetap sama, otomatis tiga bulan terakhir ada anggaran lagi yang harus ditambahkan.
• Mobil Segmen LCGC Diskon Rp 10 Jutaan di Awal Tahun, Harga Terjangkau dan Irit BBM
"Berarti masih ada sekitar Rp 12 miliar lagi, untuk menjadi 12 bulan," jelasnya.
Untuk itu, ia memberikan saran kepada Pemerintah Kota Kotamobagu dalam pertemuan tersebut.
Solusi pertama, Wali Kota memberi kewenangan teknis ke SKPD untuk mengatur, suka tidak suka anggaran sembilan bulan itu dibuat jadi 12 bulan.
"Solusi ke dua, sama ratakan Rp 1 juta per bulan," jelas ketua Partai Hanura Kotamobagu itu.
• Atasi Susah Tidur Dengan Meditasi, Begini Cara Benar Melakukannya