Breaking News:

Pilkada Sulut

Permohonan yang Masuk Ranah Kewenangan MK Harus Ditindaklanjuti

Pertarungan di dua daerah di Sulawesi Utara, yakni Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) dan Kota Manado menarik di nanti.

Facebook
Pengamat Politik, Josef Kairupan 

TRIBUNMANADO.CO.ID, TOMOHON - Pertarungan di dua daerah di Sulawesi Utara,

yakni Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) dan Kota Manado menarik dinanti.

Hasil kedua daerah tersebut masih berlanjut di Mahkamah Konstitusi (MK).

Lantas seberapa peluang penggugat jika melihat hasil pilkada Boltim yang selisihnya lebih 7 persen dan di pilkada Manado selisihnya 15 persen

lebih mendapat tanggapan dari Pengamat Politik Josef Kairupan.

Baca juga: Disperinaker Kotamobagu Surati Sejumlah Perusahaan Terkait Penilaian Penerapan K3

Baca juga: Penanggulangan Bencana Wajib Perhatikan Penerapan Protokol Kesehatan

Baca juga: Salinan Hasil Pilkada Tomohon segera Dikirimkan Ke KPU-RI

Menurutnya Regulasi Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 terkait pemilihan kepala daerah jelas telah membagi jenis-jenis perselisihan dan metode penyelesaiannya.

"Di mana jelas bahwa MK memiliki kewenangan menangani perkara yang berkaitan dengan perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan,

atau objek sengketa/perselisihan di MK sifatnya terbatas atau limitatif pada penetapan perolehan suara," kata Akademisi Unsrat ini.

Baca juga: Gadis Kaya Habiskan Rp 2,2 Miliar untuk Operasi Plastik, Bukannya Jadi Cantik Tapi Malah Menakutkan

Baca juga: 5 Jenis Pelanggaran yang Diincar Kamera ETLE, Dilarang Pakai Benda Penting Ini!

Lebih lanjut, dijelaskannya batasan yang diatur oleh Undang-undang ini adalah pelanggaran etika yg dilakukan oleh penyelenggara dan diselesaikan melalui DKPP.

Selanjutnya pelanggaran administrasi yang diselesaikan oleh Bawaslu.

Halaman
12
Penulis: Hesly Marentek
Editor: David_Kusuma
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved