Oleh: Dr JANNUS TH SIAHAAN

Pengamat Pertahanan dan Keamanan

Akhirnya dari lima nama yang diusulkan Kompolnas, Jokowi memilih Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai calon Kapolri untuk diajukan ke DPR. Sebagaimana diprediksi sebelumnya, Jokowi akan memilih calon Kapolri yang benar-benar punya kedekatan sejarah dengannya, karena Komjen Listyo Sigit pernah menjadi ajudan Jokowi selama dua tahun di tahun-tahun awal Jokowi menjabat sebagai presiden.

Dengan kata lain, Komjen Listyo dianggap sebagai pilihan yang paling tepat untuk menjadi pengawal rencana-rencana besar Jokowi ke depan sesuai kapasitasnya sebagai Kapolri nantinya. Artinya, dari sisi politik, Listyo akan melanjutkan agenda besar Tito Karnavian dan Idham Azis, yakni mempersempit gerak radikalisme politik yang dimotori beberapa organisasi agama garis keras. Sebut saja misalnya FPI dan sisa-sisa kekuatannya.

Polri dibawah Listyo akan terus menekan kelompok ini sampai tidak berkutik, seperti pembekuan rekening-rekening tokoh utama dibalik FPI dan pemantauan secara ketat perkembangan pascapembubaran FPI, baik secara personal dari tokoh-tokoh utama eks FPI maupun secara kelembagaan dalam arti kemana dan diorganisasi mana saja mantan-mantan petinggi FPI tersebut akan berlabuh.

Sementara dari sisi ekonomi, diperkirakan Listyo akan dibebani tugas berat untuk mengawal segala kebijakan pemulihan ekonomi dan terobosan-terobosan kebijakan ekonomi Jokowi, semisal Omnibus Law, dari berbagai resistensi publik, terutama dari kalangan aktifis dan kelompok penekan lainnya.

Listyo diprediksi akan memainkan kartu "pengawalan" secara ketat atas investasi-investasi baru yang akan masuk ke Indonesia, di berbagai sektor dan bidang. Dalam arti lain, Listyo diperkirakan akan memainkan kartu lumayan tegas terhadap beberapa bibit-bibit kerusuhan di kantong-kantong investasi baru, seperti yang terjadi di Konawe, Sulawesi Tenggara beberapa waktu lalu.

Dan dari sisi keamanan dan pertahanan, Listyo diperkirakan akan mendorong lembaga Polri untuk terlibat lebih aktif dalam penuntasan kelompok-kelompok separatis seperti di Papua Barat. Polri akan sangat aktif terlibat dalam penciptaan keamanan di Papua, untuk keberlangsungan pembangunan dan kenyamanan serta keamanan investasi di Papua.

Tapi ada sedikit kelemahan dari pemilihan Kapolri berdasarkan kedekatan dan sejarah pribadi karena batas antara berkerja atas nama penegakan konstitusi dan atas nama pengawalan rezim akan menjadi sangat tipis. Penegak hukum seperti Kapolri akan sangat berpeluang terezimentasi sedemikan rupa, yang akan membuka peluang pelemahan dari sisi penegakan konstitusi.