Breaking News:

OPINI

KPK Menyoroti Data Bansos, Apakah Sudah Akurat?

"Tahun 2021 ini penyaluran bantuan sosial akan terus kita lanjutkan, dan di dalam APBN 2021 telah kita siapkan anggaran

Editor: Aswin_Lumintang
Tribunnews
Cara Pencairan Bantuan Sosial Pemerintah 

Apa persoalan mendasar itu. Pertama adalah akurasi data, dan kedua penyimpangan pelaksanaan program. Akurasi data tidak bisa diselesaikan di ujungnya. Harus di pangkal dimana sumber data itu diperoleh. Ada teori yang mengatakan “Jika sampah yang masuk, maka akan sampah yang keluar”.
Terkait penyimpangan pelaksanaan itu, berhubungan dengan kekuatan kepemimpinan (leadership). Kalau “lemah” pemimpinnya, bagaimana mau diharapkan anak buah untuk “kuat”. Ingat pepatah “Guru kencing berdiri, murid kencing berlari”. Atau “ Ikan membusuk mulai dari kepalanya”. Kita tahu itu, kita mengerti itu, tetapi hal tersebut terus saja terjadi.

Terkait data, KPK sudah mengingatkan Kemensos, dan mengharapkan agar Bu Mensos bersungguh-sungguh soal ini. Apa kata KPK “KPK berharap perbaikan dalam skema penyelenggaraan bansos akan meningkatkan efektifitas penyaluran yang lebih tepat sasaran dan tepat guna serta menutup potensi terjadinya fraud yang dapat mengarah pada tindak pidana korupsi," ujar Plt Juru Bicara Pencegahan KPK Ipi Maryati Kuding melalui keterangannya, Selasa (5/1/2021).

Menteri Sosial RI
Menteri Sosial RI (Tribunnews)

KPK mengingatkan Kemensos masih terdapat sejumlah persoalan dalam penyelenggaraan bansos. Satu di antaranya terkait “Akurasi data penerima bansos yang meliputi kualitas data penerima bantuan, transparansi data maupun pemutakhiran data”.

Terkait kualitas data penerima bantuan misalnya, KPK menemukan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tidak padan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan tidak diperbaharui sesuai data kependudukan.

Hasil pemadanan DTKS dengan data NIK pada Ditjen Dukcapil pada Juni 2020 masih ada sekitar 16 juta yang tidak padan dengan NIK. Suatu selisih angka yang tidak sedikit.

Tak hanya itu, KPK juga menemukan data penerima bantuan regular seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) tidak merujuk pada DTKS.

"Demikian juga berdasarkan pengelolaan data bansos di beberapa daerah, KPK menemukan masih terdapat penerima bansos regular yang juga menerima bantuan terkait Covid-19 seperti bantuan sosial tunai dan BLT dana desa," jelas Ipi.

Untuk memperbaiki kualitas data penerima bantuan ini, KPK mendorong agar menjadikan padan NIK dan DTKS sebagai persyaratan penyaluran bansos.

KPK juga merekomendasikan Kemensos untuk memperbaiki akurasi DTKS, melakukan perbaikan tata kelola data, termasuk mengintegrasikan seluruh data penerima bansos di masa pandemi dalam satu basis data.

Apakah dengan peluncuran sembako tiga dimensi (PKH, Bansos /BPNT, dan BST), oleh Presiden Jokowi Senin 4 januari 2021 yang lalu, persoalan data sudah tuntas?. Ternyata belum. Apa buktinya belum?. Buktinya adanya early warning yang disampaikan KPK hari Selasa 5 Januari 2021, sehari sesudah Presiden Jokowi meluncurkan program sembako.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved