Tambang Emas di Ratatotok Kerap Makan Korban Jiwa, Kapolda Sulut: Bukan Hanya Tanggungjawab Polisi

3. Agusto Kandoli (38)

Sementara dua korban yang belum ditemukan dan diduga masih tertimbun yakni Hery Kamasi dan Rommy.

Benarkah kejadian itu bukti polisi tidak tegas menindak aktivitas penambangan liar di area tersebut?

Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Jules Abraham Abast mengatakan pihaknya sudah melakukan penjagaan ketat.

Penjagaan melibatkan pihak kepolisian maupun pemerintah daerah.

"Tapi yang namanya hutan lindung itu kan luas. Tidak mungkin kami membentuk pagar betis," ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (18/12/2020).

Jules mengakui pihaknya sering kecolongan terhadap penambang yang masuk ke area tambang ilegal tersebut lewat 'jalan tikus'.

Sebenarnya bagi masyarakat yang melanggar bisa dikenakan sanksi secara tegas.

Sanksi yang bisa dikenakan tentu berdasar Undang-Undang (UU) yang berlaku yakni UU Lingkungan Hidup, Amdal, UU Kehutanan, dan UU Pertambangan.

"Tidak ada satupun yang boleh memasuki kawasan hutan lindung tanpa izin. Apalagi beraktivitas. Maka kami ajak semua pihak terkait termasuk Pemda dan Dinas KLHK, ayo sama-sama kita awasi," pinta Jules.

Kapolda Sulut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak juga pernah mengatakan bahwa persoalan tambang ilegal ini tak hanya tanggung jawab pihak kepolisian.

"Tambang ilegal itu kan ranahnya pemda. Ada Dinas ESDM dan PPNS. Jangan semua-semua ke polisi," kata Panca Putra Simanjuntak.

Jules menambahkan, rata-rata masyarakat yang menambang di sana karena faktor ekonomi yang harus dicukupi.

"Saya mengajak masyarakat agar tidak terus-terusan melakukan tambang ilegal. Mari lebih peduli sama keluarga dan diri sendiri," saran Jules.

Tentang Kebun Raya Megawati Soekarnoputri