PSBB DKI Jakarta

Kasus Kian Melonjak, Anies Baswedan Tegas Terkait PSBB Jika Temukan Kasus Positif, 1 Gedung Ditutup

Sebelumnya diketahui PSBB di DKI Jakarta diperketat. Terkait hal tersebut dikarenakan kasus Covid-19 terus mengalami lonjakan.

Editor: Glendi Manengal
KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFAR
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Sebelumnya diketahui PSBB di DKI Jakarta diperketat.

Terkait hal tersebut dikarenakan kasus Covid-19 terus mengalami lonjakan.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga menegaskan jika ditemukan kasus positif di seuatu tempat akan berdampat pada seluruh tempat atau gedung akan ditutup.

Viral Pengantin Pria Ketakutan Lihat Istrinya Diduga Diguna-guna, Wanitanya Banyak yang Naksir

Orangtua Aniaya Anaknya hingga Tewas, Panik & Hilangkan Jejak, Pinjam Cangkul Alasan Kubur Kucing

KECELAKAAN Tambang, 3 Orang Tertimbun di Dalam Lobang Batu Bara, Ini Kronologinya

Anies Baswedan di Indonesia Lawyers Club (ILC) edisi Selasa 11 Agustus 2020.
Anies Baswedan di Indonesia Lawyers Club (ILC) edisi Selasa 11 Agustus 2020. (Youtube Indonesia Lawyers Club ILC tvOne)

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan resmi memutuskan untuk kembali memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada Senin (14/8/2020).

Sebelum PSBB diberlakukan, Anies Baswedan lantas membeberkan sejumlah aturan terkait hal tersebut, pada Minggu (13/9/2020).

Bahkan, Anies Baswedan juga tak segan untuk menyampaikan ancamannya jika ada pihak yang tidak mematuhi aturan PSBB.

Mulanya, Anies membahas soal aturan PSBB di perkantoran.

Ia meminta agar para pemimpin membuat kebijakan bekerja dari rumah (WFH) yang lebih utama.

"Kemudian terkait dengan kegiatan perkantoran swasta yang masuk non kategori esensial, karena tempat ini bisa beroperasi dengan pembatasan kapasitas."

"Pimpinan kantor dan tempat bekerja wajib mengatur mekanisme berkerja dari rumah bagi para pegawai," jelas Anies.

Jika masih ada pegawai yang bekerja di kantor, Anies meminta agar tidak melampaui kapasitas yang telah ditentukan.

tribunnews"Apabila sebagian bekerja di kantor, maka pimpinan tempat kerja wajib membatasi paling banyak 25 persen pegawai bekerja dalam tempat kerja dalam waktu bersamaan."

"Pasar dan pusat perbelanjaan dapat beroperasi dengan membatasi kapasitas paling banyak 50 persen pengunjung dalam lokasi yang bersamaan,' tuturnya.

Sementara itu kafe, restoran hanya diperbolehkan untuk menerima pesanan antar.

Anies menilai, perkantoran pemerintahan selama ini sudah cukup bagus dalam menaati protokol kesehatan.

Halaman
123
Sumber: TribunWow.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved