Soal Penanganan Covid-19, Hasil Survei Menunjukan Publik Tidak Puas dengan Kinerja Pemerintah

Namun, publik menangkap ada catatan dalam pengelolaan krisis ini oleh pemerintah," ungkap Hafidz.

Untuk pemerintah provinsi, dari 41,67 persen yang menyatakan puas, tertinggi angka kepuasan berturut DKI Jakarta (79,52%), NTB (79,17%), Papua (77,78%), Sumbar (73,33%), dan Babel (72,73%).

"Kepuasan didominasi mempertimbangkan semua dampak kebijakan (42,65%), melindungi semua kelompok (22,12%), menata informasi agar tidak panik (17,22%), menampung/ tindak-lanjut keluhan warga (16,08%) dan bertindak lebih cepat (1,37%)," terang Hafidz.

Direktur Eksekutif InMind Institute Yon Mahmudi mengatakan, secara umum tidak ada negara yang siap menghadapi Pandemi Covid-19.

"Sehingga wajar ada tren penurunan kepuasan publik terhadap penanganan Covid-19," papar dia.

Indonesia, ujar Yon, memilih strategi kebijakan yang tanggung antara sikap tegas seperti memberlakukan lockdown total dan sikap santai dalam menghadapi Covid-19.

Yon mengamini terjadinya tidak sinkron antarinstansi yang menyebabkan kepuasan publik terhadap Pemerintah menurun.

"Tidak diserahkannya penanganan Covid-19 ke otoritas kesehatan seperti halnya negara lain kemudian membuat penanganan Covid dipandang tidak fokus dalam indikator kesehatan sebagai indikator utama penanganan Covid-19," kata dia.

• Biaya Pengobatan Rp 3,5 Miliar Minta Dikembalikan, Novel Baswedan Malah Jawab: Tanya ke Presiden

• Temukan 35 Kasus Korupsi Diperusahaan BUMN, Erick Thohir: Akan Kita Tutup Bisnis yang Tidak Sejalan

• Penampakan Mini Cooper S 5 Door Facelift, Diprediksi Akan Hadir dengan Teknologi PHEV

Artikel ini telah tayang di Tribunjakarta.com dengan judul " Hasil Survei, Publik Tidak Puas Penanganan Pandemi Covid-19 Pemerintah "