Lensun CS 'Kuliti' Tim Gugus Penanganan Covid-19 pada RDP, dari Sembako, Data BLT hingga BST

"Semua kondisi di lapangan kami serahkan ke sangadi, kalau ada keluhan sampaikan ke kami, karena ini bukan hanya beras 1 atau 2 ton, ini ratusan ton. Berbicara kualitas kami pesannya premium sedangkan bulog itu kualitasnya perusahaan dengan standard nasional," ucapnya.

• Korea Utara Marah Besar hingga Putus Semua Jalur Komunikasi dengan Korea Selatan, Gara-gara Pembelot

Menanggapi hal tersebut, Medy Lensun mengatkan, sejak awal Bupati Boltim dalam sosialisasinya adalah beras premium, di lapangan dinamika berkembang, ada yang premium ada yang oplosan, ini sesuai fakta yang dikumpulkan dari bukti-bukti.

"Kemudian waktu saya turun di dapil II, saya sempat tanya ke pak kadis dan jawabannya dinas pangan mengandalkan Bulog, yang pada akhirnya tidak bisa memenuhi kebutuhan 900 ton," ujarnya.

Menurutnya, APBD itu adalah produk bersama eksekutif dan legislatif, dan kita telah membahas bersama bahwa pergeseran anggaran 16 miliar terkait penanggulangan Covid-19.

"Saya perlu penegasan, 900 ton ini sudah ready? Atau sudah ada perubahan? Ini perlu karena sampai hari ini yang di ketahui para anggota dewan bahkan masyarakat sesuai pernyataan pak bupati bahwa akan mengalokasikan beras 900 ton bahkan pak bupati sendiri mengatakan bahwa 900 ton sudah ready, saya butuh penjelasan pak kadis," tegasnya.

Senada yang disampaikan Medy Lensun, Anggota DPRD Hj Sutanti Ginoga menyampaikan, perlu menyimak apa yang telah disampaikan oleh bupati, sebelumnya bahwa penyaluran dari dinas ketahanan pangan itu tidak terkecuali, tetapi pihakmya menerima laporan dari masyarakat, ada beberapa masyarakat yang tidak menerima bantuan dari pemda.

"Kemudian bantuan BLT saya melihat ada beberapa penerima yang tidak tepat sasaran. Bupati juga menyampaikan bahwa bantuan untuk masyarakat terdampak Covid-19 berlaku juga untuk masyarakat Boltim yang mengantungkan hidup di luar daerah, namun kenyataan atau realita di lapangan berbeda," ucapnya.

• Melemah, Rupiah Hari Ini ke Rp 13.973 per Dolar Amerika Serikat, Berikut Kurs di 5 Bank Besar

Terkait hal tersebut, Kisman Mamonto kembali memaparkan, untuk tahap II yang tidak akan menerima bantuan sembako dari pemda adalah, penerima BLT DD, BST, JHT, kepala desa dan sekretaris desa.

"Bagi penerima PKH, BPNT, kepala dusun, kader desa, dhasa wisma, hansip dan pensiunan tetap menerima bantuan sembako namun dengan porsi yang lebih sedikit dan berbeda-beda," jelasnya.

Mengerucutkan pertanyaan-pertanyaan para anggota DPRD Boltim, Medy Lensun kembali melontarkan bahwa, saat ini terus membahas data dan data dari pemkab tidak jelas, di pemerintah daerah ada koordinator penanggulangan kemiskinan daerah biasanya wakil bupati.

"Di masa sewaktu saya wabup ada data orang miskin by name, by address yang saya buat berkolaborasi dengan beberapa dinas/badan sehingga mendapat data orang miskin secara valid. Kemudian ketika kita membaca LKPJ 2019 beberapa waktu yang lalu di dapat jumlah orang miskin sekitar 4.410, ada peningkatan angka kemiskinan 0,07 persen atau sekitar 110 jiwa, yang saya pertanyakan, ketika melakukan laporan, data-data ini muncul dan lengkap namun ketika berbicara bantuan, datanya amburadul," ucapnya.

• Renungan Harian Kristen Selasa 9 Juni 2020: Compassion

Lanjutnya, walaupun kadis Dinsos masih baru, tapi apakah sistem tidak berjalan di Dinsos? pendataan selalu menjadi masalah, ketika 3 bulan lalu bupati ribut-ribut di media sosial menyalahkan mensos, seharusnya berkaca dari itu langsung melakukan pembenahan.

"Saya tidak melihat kesalahan itu ada menteri, kesalahan itu ada di pemerintah daerah karena tidak bekerja by system. Ketika terjadi pergantian kepala dinas maka baru bergerak melakukan verifikasi data, harusnya data ini tersedia, up-to-date, kapan saya diakses ada. Yang lucu, ketika memberi penyajian laporan LKPJ datanya jelas, begitu detil, namun untuk kepentingan penyaluran bantuan kok datanya amburadul, kacau balau," jelasnya.

Selain itu, Ia pun pertnyakan soal JHT itu berapa jumlah nilai yang disalurkan.

"Seperti sebelumnya 2 juta? Atau sudah menjadi 1 juta? Ada beberapa orang yang melaporkan namun namanya tak mau di ekspose, karena mereka menandatangani 2 juta tapi terima 1 juta. Saya tak perlu membesar-besarkan, saya hanya perlu klarifikasi," ucapnya. (ana)

• RINCIAN 136 Kabupaten/Kota yang Masuk Zona Kuning, Sulawesi Utara Ada Empat, Ini Daerahnya