Lensun CS 'Kuliti' Tim Gugus Penanganan Covid-19 pada RDP, dari Sembako, Data BLT hingga BST

"Data ini diambil pihak kementerian dengan basis data tahun 2011. Melihat waktu pengambilan data hingga saat ini, banyak terjadi perubahan-perubahan di tingkat masyarakat, ada ekonominya yang berubah, ada statusnya yang berubah," ucapnya, menyambung jawaban dari Asisten I Ramlah Mokodompis.

• Berpura-pura Menjadi Pengamen, 3 Perampok Rampas Barang Penumpang Angkot Bekasi-Cikarang

Medy Lensun mengatakan, mungkin untuk penerima BLT, PKH dan lain sebagainya ada hubungan dengan DTKS, namun untuk bansos sama sekali tidak ada hubungan.

Menjawab hal tersebut, Asisten I Priyamos mengatakan, untuk bansos, kebijakan yang pertama karena bantuan belum turun, pihaknya telah rapatkan dengan Bupati Boltim dan seluruh SKPD sepakat mengintervensi terlebih dahulu menggunakan APBD.

"Tahap ke II kami juga sudah rapatkan, tetap mengacu pada aturan yang ada, siapapun yang sudah dapat bantuan BLT, BST, PKH dan sebagainya itu kami kembalikan pada mekanisme dan aturan yang ada," ucapnya.

Sementara itu, menambahk jawaban Asisten I, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Slamet Umbola mengatakan, terkait data bantuan PKH, BPNT, BST, jangankan di Boltim, bahkan data di daerah seluruh Indonesia belum bisa dikatakan valid sepenuhnya.

"Ini bukan hanya persoalan di kabupaten melainkan persoalan secara nasional, memang agak menyulitkan bagi kami karena DTKS itu data dari Kemensos yang bekerja sama denga Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2011 dan sumber datanya pemerintah desa yang diolah dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial New Generation (SIKS-NG) yang ada di Pusat Data Terpadu Kemensos (Pusdatin). Dapat saya katakan untuk Boltim, data DTKS itu adalah 8.172 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), kemudian terkait dengan pemberian bantuan oleh kementerian diberikan pagu kepada kita sebanyak 4.464 KPM, dari pagu tersebut kami diberikan lagi data DTKS untuk dilakukan sinkronisasi data ke desa sebanyak 3.404 KPM. Kami turun lagi ke desa untuk melakukan sinkronisasi dan validasi data pada bulan April," bebernya.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Muhammad Jabir mempertanyakan kinerja Kadinsos, data DTKS dikatakan sebelumnya update pada 2011 dan sekarang sudah 2020 namun data belum semua terupdate.

"Nah kasarnya selama ini pak kadis kerjanya apa?," tanya Muhammad Jabir.

Lanjutnya, untuk fokus penanganan Covid-19 seperti yang dipertanyakan Medy Lensun dirinya kembali pertanyakan mekanisme penggunaan anggaran dari pergesaran itu seperti apa.

• Kepolisian AS Terancam Bubar, Donald Trump: Seharusnya Tak Pernah Terjadi

"Misalnya dinas pangan mengajukan anggaran untuk sembako, dalam hal ini beras 900 ton anggaran dicairkan tapi kok kenapa hingga kita penyalurannya terkatung-katung?," tanyanya.

Menjawab hal tersebut, Kadinsos Slamet Umbola mengaku bahwa dirinya baru menjabat sebagai kadinsos pada 2020.

"Saya baru pak, saya 2020 baru lakukan pendataan ulang. Pendataan ulang Januari, tapi hingga saat ini baru 27 desa yang masuk, itupun belum lengkap," ucapnya.

Sementara itu, anggota DPRD dr Cerry mempertanyakan kepada SKPD terkait temuan lapangan perihal sembako yang isinya tidak layak.

"Ada beberapa hal yang kami temui di lapangan terkait bantuan bagi warga terdampak Covid-19 dari pemkab, ada kemasan yang bagus tapi isinya tidak sesuai bahkan ada kasus lain, beras yang didapat memang premium tapi sangat tidak layak untuk di makan. Waktu kunjungan kami ke desa Matabulu dan Kokapoy Timur, kami dapati beras yang sudah seperti tepung yang sudah masuk angin, sudah sangat tidak layak untuk dimakan, bahkan hingga saat ini beras tersebut masih ada di pemerintah desa dalam hal ini sangadi," ucapnya.

Menjawab hal tersebut, Kepala DKP Kosman Mamonto menerangkan, menurutnya selama ini tidak ada persoalan yang di sampaikan oleh para sangadi, 2 kali rapat di Bappeda tidak ada keluhan. Kemudian ada 1 kasus di Lanud, karena pada saat penyaluran kaitan kemasannya agak bocor sehingga masuk air dan mengeras kemudian masuk laporan, pada malam itu juga kami langsung turun dan mengganti.