Soekarno Lahir 6 Juni di Surabaya, Polemik Tanggal Lahir hingga Upaya Orde Baru Kaburkan Sejarahnya

Sementara itu, dokumen harian Kompas menyebut versi yang jarang diketahui umum.

Dalam harian Kompas yang terbit pada 5 Oktober 1970, ada kemungkinan Soekarno lahir sebelum 23 Mei 1901.

Versi ini diungkap paman Soekarno, Soemodihardjo. Menurut penuturan dia, kelahiran Soekarno ditandai dengan letusan Gunung Kelud pada 23 Mei 1901.

Saat itu, Soemodihardjo sedang bersekolah di kweekschool (setingkat sekolah dasar) di Probolinggo.

Adik dari ayah Soekarno, Soekemi Sosrodihardjo, itu kemudian diperbolehkan pulang ke Surabaya akibat letusan Gunung Kelud.

"Ternyata di rumah itu ipar saya, Idayu, yang berasal dari Bali, baru melahirkan seorang anak laki-laki. Waktu tiba di rumah kakak saya itu, bayinya berusia 5 atau 6 hari," tutur Soemodihardjo.

Meski ada beragam versi, kelahiran Soekarno disepakati pada bulan Juni.

Atas alasan itu, juga kelahiran Pancasila pada 1 Juni, PDI Perjuangan yang mengklaim sebagai pewaris ideologi Soekarno menjadikan Juni sebagai Bulan Bung Karno. 

Orde Baru Kaburkan Sejarah Soekarno

Informasi mengenai Blitar sebagai kota kelahiran Soekarno memang marak beredar di masa Orde Baru.

Dikutip dari dokumen Harian Kompas yang terbit 2 Juni 2015, sejarawan Peter Kasenda menuding Orde Baru sengaja mengaburkan sejarah Soekarno demi kepentingan politik.

"Bung Karno jelas lahir di Surabaya, sesuai dengan pengetahuan sejarah saya. Keterangan tempat lahir Bung Karno di Blitar dipublikasikan di zaman Orde Baru. Ini bentuk pengaburan sejarah yang berbau politik," tutur Peter Kasenda, dikutip dari Harian Kompas.

Dalam biografi yang ditulis Cindy Adams, Soekarno Penyambung Lidah Rakyat (cetakan pertama 1965), Soekarno juga menyebut Surabaya sebagai kota kelahirannya.

Peneliti lembaga Institut Soekarno, Peter A Rohi, menyatakan bahwa terjadi kesalahan dalam penerjemahan biografi yang ditulis oleh Cindy Adams itu, yang kemudian menyebut Soekarno lahir di Blitar.

Guru Besar Universitas Pertahanan Salim Said juga menyebut sangat sulit untuk meluruskan kesalahan sejarah pada masa Orde Baru itu.