Menteri Keuangan Sri Mulyani: Bukan Masalah Anggaran Tapi Fokus Target dan data

Perempuan yang akrab disapa Ani itu menjelaskan, secara lebih rinci pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 65 triliun untuk bantuan sosial yang meliputi Program Keluarga Harapan (PKH) yang mencakup 10 juta rumah tangga atau 16 persen penduduk Indonesia.

Lalu dengan adanya program Kartu Sembako yang diterima 20 juta penduduk Indonesia maka bansos pemerintah telah menjangkau 36 persen penduduk Indonesia.

Adapun dengan subsidi listrik untuk pelanggan PLN 450 VA sebanyak 24 juta rumah tangga dan 900 VA untuk 7,2 juta rumah tangga, maka cakupan bansos pemerintah meningkat untuk 40 persen hingga separuh penduduk Indonesia.

Selain itu ada tambahan bantuan sosial tunai untuk 9 juta KPM di Jabodetabek, maka bansos pemerintah telah mencakup 55 hingga 59 persen penduduk Indonesia.

Dengan tambahan 11 juta orang penerima anggaran dana dari dana desa, maka sudah lebih dari 60 persen penduduk akan menerima bantuan sosial dari pemerintah.

"Dan kalau sekarang ada Kartu Prakerja itu Rp 20 triliun untuk 5,6 juta peserta, maka fokus masyarakat yang sangat masif dan memang ada kemungkinan risiko overlapping data menjadi muncul," ujar Sri Mulyani.

"Ini sesuatu yang menjadi pembahasan dan memang dalam hal ini sistem jaring pengaman sosial kita perlu dibangun lebih baik dan reliable dari pendataannya," jelas dia.

• Perusahaan yang Tak Mampu Bayar THR Tepat Waktu ke Karyawan, Menaker Perbolehkan Untuk Tunda Dulu

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Sri Mulyani Soal Bansos: Masalahnya Bukan di Anggaran..."