Refleksi HPN 2020: Jaga Kepercayaan

Minggu (9/2/2020), Indonesia merayakan Hari Pers Nasional ke-74. Rangkaian peringatan HPN 2020 berlangsung sejak 7-9 Februari 2019 di Banjarmasin

Refleksi HPN 2020: Jaga Kepercayaan
tribun manado
Wartawan Tribun Manado Lodie Tombeg 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Minggu (9/2/2020), Indonesia merayakan Hari Pers Nasional ke-74. Rangkaian peringatan HPN 2020 berlangsung sejak 7-9 Februari 2019 di Banjarmasin dan Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Ada seminar inovasi pelayanan publik, seminar spesialisasi wartawan, anugerah kebudayaan, pameran pers, serta konvensi nasional media massa.

Nasib Anak Deddy Dores,Tak Lagi Jadi Driver Ojek Online Kini Jadi Calo Jual Beli Otomotif

Di media sosial, teman-teman jurnalis ramai mem-posting beragam penghargaan. Apresiasi tinggi bagi pemerintah. Presiden Joko Widodo hadiri HPN 2020. Jokowi bersama sejumlah pejabat dan unsur pers sempat menanam berbagai jenis pohon di lingkungan perkantoran Setda Provinsi Kalsel.

Di balik megah gempita HPN 2020, tak salah kita merefleksikan perjalanan pers nasional. Era Demokrasi Terpimpin (Orde Lama), setiap pers harus memperoleh surat izin terbit dari pemerintah. SIT menjadi alat sensor pemerintah.

Mereka yang bertentangan bisa saja dibredel atau izin terbitnya tidak keluar. Kondisi ini dilanjutkan di era Orde Baru. Meski rezim berganti tapi pengendalian pers tidak berhenti.

Orde Baru menerbitkan surat izin untuk penerbitan pers (SIUPP), setali tiga uang dengan SIT. Perubahan drastis kemerdekaan pers baru diperoleh saat tumbangnya rezim Orde Baru.

Presiden Soeharto menyatakan diri mundur pada 21 Mei 1998, tiupan angin kebebasan pers menguat. Era Reformasi, Presiden Habibie mencabut SIUPP. Sementara pers dibuat aturannya melalui UU No 40/1999 tentang Pers. UU Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers tidak berlaku.

UU Pers yang baru, seperangkat 'amunisi' pers diperkenalkan. UU menyatakan, kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Pers nasional juga tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.

Tak Ada WNI Jadi Korban Penembakan di Thailand

Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Sementara dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak. Selain itu, dalam UU tersebut juga memperkenalkan hak jawab bagi siapa saja yang merasa dirugikan oleh pemberitaan.

Sejarah pers nasional tak luput dari hiruk pikuk, jatuh bangun. Dibentuk di Orde Lama, dibungkam pada era Orde Baru. Lahir lagi pascareformasi 1998. Sejarah dunia telah mengajarkan kepada kita, demokrasi takkan pernah tumbuh subur ketika pers dibungkam.

Halaman
123
Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Lodie_Tombeg
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved