Refleksi HPN 2020: Jaga Kepercayaan

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers membuka data kekerasan terhadap jurnalis sepanjang 2019. Ada 75 kasus kekerasan pada jurnalis. Data itu diungkapkan Direktur LBH Pers Ade Wahyudin di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (13/1/2020).

Menurut Ade, mayoritas kasus kekerasan terhadap jurnalis terjadi saat aksi unjuk rasa. Terutama pada aksi penolakan hasil Pilpres 2019 serta penolakan pengesahan RKUHP yang terjadi di Jakarta beberapa waktu lalu.

"Ada pilpres, kemudian ada juga demontrasi besar terkait reformasi dikorupsi," kata Ade. Artinya, Pak Jokowi masih punya ‘PR’ buat pers. Kan bagusnya zero (tidak ada) kekerasangan terhadap pers.

Supaya adil, pers juga perlu ‘ngacah’. Sportif saja, masih banyak karya jurnalis ‘abal-abal’. Berita tanpa verifikasi dan konfirmasi bertebaran di media mainstreem (print, online, radion dan televisi).

Mungkin kita tak sadar, perlombaan menyanyikan berita secara cepat (news) kerap lupa, kalau tak mau dibilang abai, terhadap ‘cover both side’ atau perimbangan berita. 

Untuk kasus ini, pembaca perlu tahu, era digitalisasi media menuntut kecepatan. Kalau dulunya punya waktu 24 jam (koran harian), kini hitungan per detik (online) berita harus tersaji.

Media mainstreem harus bersaing dengan media sosial (Facebook, Twiiter, Instagram dll). Banyak tantangan. Tapi bukan berarti tolerasi dengan kesalahan, tak melakukan verifikasi dan konfirmasi. HPN 2020 kira menjadi momentum ‘penebusan dosa’ bagi pers Tanah Air.

Isu tak kalah penting soal konglomerasi media massa. Industri pers telah menuntut profesionalisme. Suka tidak suka, kata ‘industri’ pasti bicara profit. Ini juga berkaitan dengan ‘hidup pers’. Idealisme memang modal utama pers, tapi belum cukup tanpa diimbangi profesionalime.

Dalam pengertian hanya pers yang profesional akan mampu bertahan di era demokrasi ini. Senior saya selalu ingatkan jaga independensi. Dia prediksi jurnalisme ‘keberpihakan’ atau partisan hanya temporer.

Apalagi yang saya bilang tadi media ‘abal-abal’ (tak bermaksud mengecilkan), hehe. Bukan materi (uang) tapi trust (kepercayaan) sebagai investasi utama dari industri pers.

Akhirnya, sebagai pilar keempat demokrasi (selain eksekutif, legislatif dan yudikatif), pers harus kukuh. Ibarat gadis (20 tahun reformasi), bangunan demokrasi Indonesia takkan ‘cantik’ tanpa ditopang keempat pilar.

Kita tak mau melihat ‘si jelita’ (pers) murung termenung! Menjaga supaya ‘si jelita’ tetap ceria dan cantik bukan hanya kerja insan jurnalis tapi seluruh anak bangsa. Selamat Hari Pers Nasional. Tabea! (lodie tombeg)