H2M Bantah Isu Provinsi BMr Jadi Kepentingan OD-SK di Pilgub 2020

TRIBUNMANADO.CO.ID - Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Hi Herson Mayulu menegaskan, pembentukan Provinsi Bolaang Mongondow raya (PBMr) yang menjadi cita-cita warga BMr, bukan kepentingan pribadi atau kelompok parpol tertentu.

Terlebih isu tersebut dikait-kaikan kepentingan politik jelang Pilkada Sulut 2020.

“Diskusi Provinsi BMr tidak perlu dikait-kaitkan dengan hajatan Politik. Pembentukan Provinsi Bolmong raya bukan kepentingan Pak Olly,” tegas Herson saat menjawab tanggapan salah satu peserta diskusi yang digagas KAHMI Kota Kotamobagu di Kafe Cup Kota Kotamobagu, Minggu (29/12/2019).

Diskusi yang digagas KAHMI Kota Kotamobagu itu, menghadirkan, anggota DPR RI itu juga dalam rangka masa reses, sekaligus menyerap aspirasi dan persoalan yang ada di BMr sebagai daerah pemilihan.

Tampak Wakil Wali Kota Kotamobagu Nayodo Koerniawan, Presidium KAHMI Suhendro Boroma, serta para tokoh masyarakat dan para keluarga besar KAHMI Kota Kotamobagu hadir di acara tersebut.

Menurut mantan Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) dua periode ini, pembentukan PBMR itu menjadi kebutuhan bagi warga BMR bukan kepentingan salah satu kandidat.

“Jadi soal pembentukan PBMr, tidak ada kaitannya dengan Pilkada Gubernur,” sambung kader PDI Perjuangan ini.

Herson optimis, tanpa membicarakan isu PBMr disaat Pilkada Sulut, Olly Dondokambey yang berencana maju kembali di PIlgub akan unggul.

Sebagai contoh lanjutnya, pada PIlgub lima tahun lalu, pasangan Olly Dondokambey-Steven Kandouw (OD-SK), hanya Bolsel yang unggul.

Namun toh pasangan yang diusung PDIP itu menang juga.

“Sekarang sudah bisa kita lihat. Terlebih beberapa kepala daerah di BMR sudah menyatakan dukungan kepada OD-SK. Sehingga saya beroptimis, pasangan OD-SK akan unggul,” tegasnya.

Wacana PBMR sudah digaungkan sejak 2012 silam.

Semua dari syarat dan kajian sudah disiapkan dan dinyatakan layak.

Menurut Deny Mokodompit yang juga sebagai bendahara panitia PBMr, bahwa syarat dan tahapan pembentukan PBMr sudah di tingkat pemerintah pusat.

Sebab aspek syarat administrasi, dukungan lima kepala daerah bersama DPRD, rekomendasi gubernur kemudian telah dibahas di DPD RI dan DPR RI.