Muncul Soal Ujian Khilafah Turki Utsmani: Begini Langkah Kemenag

TRIBUNMANADO.CO.ID - Muncul soal ujian sekolah bermuatan khilafah di Kediri, Jawa Timur menuai kontroversi. Kini Kementerian Agama (Kemenag) mencabut soal itu dan menggantinya dengan soal baru yang tak bermuatan khilafah.

Soal itu muncul di ujian semestar ganjil mata pelajaran Fikih Kelas XII Madrasah Aliyah di Kediri Utara, Jawa Timur, dan menjadi viral di media sosial internet. Kemenag menilai soal ujian tersebut berpotensi disalahpahami siswa.

• Gus Muwafiq Resmi Dilaporkan Kasus Penistaan Agama, FPI: Proses Laporan Kami

"Soal itu dicabut dan diganti dengan soal yang lain yang akan diujikan tersendiri dalam ujian susulan," ujar Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah, Kemenag, A Umar, di Jakarta, lewat siaran pers, Rabu (04/12/2019). Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur untuk menarik soal mata pelajarah fikih tersebut.

Umar menambahkan, Materi tentang pemerintahan Islam memang menjadi salah satu bahasan silabus mata pelajaran Fiqh Kelas XII pada KMA Nomor 165 tahun 2014. Namun, titik tekan dari materi ini sebenarnya adalah pada aspek perkembangan kehidupan. Materinya menjelaskan tentang perkembangan pemerintahan Islam setelah Nabi wafat, mulai dari Khulafaur Rasyidin hingga Turki Utsmani.

Keberadaan materi ini tidak menjadi masalah jika dapat dijelaskan secara tuntas oleh para guru. Bila dikupas dari sisi sosiologis dan antropologis, misalnya, maka para siswa bisa mendapatkan wawasan terkait dinamika sistem pemerintahan dalam sejarah Islam.

Persoalannya, kata Umar, tidak semua guru memiliki pemahaman yang sama tentang materi ajar seputar khilafah. Hal ini berisiko terjadinya kekeliruan perspektif dalam pembuatan soal, terutama di daerah.

LBH PCNU Kediri protes gara-gara ada kata 'khilafah' di dalam soal Penilaian Akhir Semester (PAS) Madrasah Aliyah (MA) se-Kabupaten Kediri. Hal tersebut dianggap proses indoktrinasi.

"Proses indoktrinasi di dalam materi pelajaran ini sangat terlihat, harus segera disikapi," ucap Sekretaris LBH NU Kabupaten Kediri, Taufiq Dwi Kusuma, Rabu (4/12/2019). Muncul 'Khilafah' Dalam Soal Ujian MA, LBH NU Kediri ProtesFoto: Soal ujian yang mengandung kata 'khilafah' di Kediri (Andhika Dwi-detikcom)

Keberadaan kata khilafah di dalam soal ujian itu pertama kali diketahui dari adanya laporan warga nahdliyin yang merupakan salah satu wali murid. Pada lembar pertama materi terdapat tujuh soal tentang khilafah yang satu sama lain saling berkaitan. Menurut Taufiq keberadaan soal tentang khilafah bukan bentuk pendidikan, melainkan indoktrinasi. Dia menuding ada peran organisasi tertentu terkait soal ujian itu.

"Konsep khilafah tidak cocok diterapkan di Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika, sebab HTI lah yang pertama kali mengusung khilafah," ujar Taufiq.

LBH NU Kediri meminta Kemenag wilayah Kediri Utara yang meliputi Kabupaten Kediri, Kota Kediri dan Kabupaten Nganjuk, merevisi ulang soal ujian. Taufiq mengatakan jika tidak segera ada tindakan nyata dari pihak yang berwenang pihaknya akan membawa ke jalur hukum.

• Elite PKS Bilang Ada Potensi Nepotisme, Moeldoko: Keluarga Presiden Punya Hak Politik

Khilafah Tak Punya Tempat di Indonesia

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin pernah meminta diskursus antara ideologi pancasila dan khilafah dihentikan. Sistem kekhilafahan tidak memiliki tempat di Indonesia. "Bicara pancasila dan khilafah itu dihentikan saja karena khilafah tidak ada tempat di Indonesia," kata anggota TKN Roosdinal Salim di d'Consulate Resto & Lounge, Jakarta Pusat, Sabtu 30 Maret 2019.

Dia menilai narasi ideologi khilafah muncul karena adanya perbedaan pemahaman tentang pancasila. Roosdinal menyebut Jokowi akan mempertajam pandangannya soal pancasila dalam debat nanti. Satu hal yang pasti, kata Roosdinal, Jokowi tidak akan mengubah ideologi pancasila dengan ideologi lain seperti sistem khilafah. "Ideologi kita sudah final, Pancasila," pungkasnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar debat Pilpres keempat dengan topik ideologi, pemerintahan, pertahanan dan keamanan serta Hubungan Internasional. Momen debat ini diharapkan bisa sekaligus menguatkan ideologi pancasila dan mempersatukan bangsa Indonesia.

"Ideologi bangsa ini perlu diperkuat. Tak boleh ada elemen bangsa memiliki ideologi lain selain pancasila," kata calon wakil presiden nomor urut 01, Mar'uf Amin di Pondok Pesantren An Nur Dusun Ngrukem, Desa Pendowoharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis, 28 Maret 2019.

Ma’ruf menjelaskan, keberadaan ideologi selain pancasila, khususnya berhaluan gerakan radikal, bisa menimbulkan dampak negatif bagi bangsa Indonesia. Menurut dia, hal itu bisa menimbulkan perpecahan, melemahkan pancasila, hingga melemahkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "NKRI ini harus kita jaga. Kebhinnekaan kita yang sudah ada selama ini menjadi kekuatan bangsa Indonesia," beber Ma'ruf.

Ma'ruf berpandangan sejumlah ideologi yang masuk ke dalam negeri harus melalui filter yang ketat. Orang yang baru saja datang dari luar negeri, seperti orang yang sudah menyatakan keluar dari ISIS harus dikarantina lebih dulu.

• Gubernur Kepri Nurdin Basirun Hanya Diam saat Didakwa Terima Gratifikasi Rp 4,22 Miliar

Sejumlah media memang sempat memberitakan ada sekitar 50 WNI yang sudah keluar dari ISIS. Mereka menginginkan bisa kembali pulang ke Indonesia. "Mereka ini harus dikarantina (dulu) supaya berideologi pancasila," ungkapnya.