Elite PKS Bilang Ada Potensi Nepotisme, Moeldoko: Keluarga Presiden Punya Hak Politik

TRIBUNMANADO.CO.ID - Rencana Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution mengikuti pemilihan kepala daerah tidak bisa dijustifikasi sebagai dinasti politik. Semua orang memiliki hak politik yang sama, termasuk anak dan menantu Presiden Joko Widodo.

• Gubernur Kepri Nurdin Basirun Hanya Diam saat Didakwa Terima Gratifikasi Rp 4,22 Miliar

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/12). Menurut Moeldoko anggapan publik soal dinasti politik terkait rencana Gibran Rakabuming Raka maju ke pemilihan wali kota Solo dan Bobby Nasution maju pemilihan wali kota Medan harus diluruskan.

Moeldoko mengatakan rencana tersebut adalah pembelajaran politik bagi masyarakat Indonesia.

"Jangan jangan terus menjustifikasi dinasti politik. Semua orang punya hak politik yang sama," ujar Moeldoko.

Moeldoko menegaskan dalam politik semua orang boleh berpolitik. Syaratnya, hak politik yang bersangkutan tidak dicabut.
"Sekarang pertanyaannya, hak politik yang bersangkutan (Gibran dan Bobby) dicabut, tidak? Kan tidak," kata Moeldoko.

Pandangan senada disampaikan oleh politikus Partai Gerindra Andre Rosiade. Menurut dia rencana Gibran dan Bobby maju ke pemilihan kepala daerah adalah hal yang lumrah. Sebagai warga negara Indonesia Gibran dan Bobby memiliki hak untuk mencalonkan diri ke pemilihan kepala daerah.

"Menurut saya hal yang lumrah saja setiap orang, warga negara RI, punya hak untuk maju dipilih dan memilih. Lagi pula Mas Gibran dan Mas Bobby punya hak juga untuk maju menjadi kandidat walikota," ujarnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (4/12).

• Lima Pilar Pilihan Investasi di Kotamobagu Ditentukan, Ada Pariwisata, Sampai Jasa

Namun demikian, Andre menilai belum tentu Gibran dan Bobby memenangkan Pilkada 2020. Menurut Andre semua keputusan berada di tangan rakyat,

"Jadi terserah rakyat Solo atau rakyat Medan, mau memenangkan mereka berdua atau tidak, pilihan ada di tangan rakyat. Kita tunggu saja hasil Pilkadanya seperti apa," kata Andre.

Ketua Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera menyoroti langkah Bobby Nasution. Menurut anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat ini sebaiknya Bobby memulai perjalanan politiknya dari bawah sebagai kader partai politik.

"Semua berhak ikut kontestasi politik, tapi sangat baik jika semua proses dimulai dari bawah dan berproses," ujar mantan wakil ketua BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ini kepada Tribun Network, Rabu (4/12).

Menurut Mardani hal ini penting supaya menghindari kesan nepotisme dari publik. Kesan nepotisme terlihat dari pencalonan Bobby saat Joko Widodo masih menjadi presiden. Mardani menilai jika Bobby tetap maju, maka dapat merusak citra Jokowi di mata publik.

"Apalagi kesan nepotisme dapat merusak citra Pak Jokowi yang selama ini mampu menjaga keluarga dari urusan politik. Untuk itu akan sangat baik, jika masuk jadi anggota biasa dan memperjuangkan partai dahulu," kata Mardani.

Bobby Nasution maju ke pemilihan wali kota Medan. Bobby telah mengembalikan formulir pendaftaran ke DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara. Soetarto, sekretaris DPD PDI-Perjuangan Sumatera Utara membenarkan hal tersebut.

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Indria Samego mengatakan Bobby Nasution memiliki hak untuk maju sebagai calon wali kota Medan pada Pilkada 2020. Indria justru menegaskan adalah diskriminatif jika anak atau menantu presiden dilarang mengikuti kontestasi politik.